Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia, 1994
070.026 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nurul Zashkia, author
Kewenangan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan diberikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan Kantor Wilayah untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum megatur instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang konkrit. Padahal...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
R. Abdussalam, author
Jakarta: PTIK, 2005
344.05 ABD h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sidauruk, Rosmawaty, author
ABSTRACT
The government issued various regulations to support the development of a creative economy. However, the regulations had not provided a significant impact on the development of the creative economy product in the regions. This study observed the state of the creative economy's Regional Best Products (Produk Unggulan Daerah/PUD), the effort...
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2019
351 JBP 11:1 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sri Setianingsih Suwardi, author
Disertasi ini mencoba untuk mempelajari masalah Aspek Hukum Panjanjian Pinjaman Antara Republik Indonesia (RI) dan Bank Dunia (BD) Serta Penarapannya Dalam Hukum Nasional Indonesia. Perjanjian Pinjaman antara RI dan BD merupakan perjanjian internasional yang tunduk pada hukum internasional (pasal 10.01 G.C. IBRD/IDA). Perjanjian pinjaman itu mengatur masalah tentang pinjaman uang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
D1150
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Niken Afifah Yudhakinanti, author
Pengaturan mengenai narkotika seharusnya segera direvisi dengan menambahkan anestesi ketamine ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai daftar golongan I. Revisi Undang-Undang ini disebabkan karena peredaran anestesi ketamine belum memiliki pengaturan secara tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Adanya suatu ketetapan dalam peraturan mengenai narkotika dan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Wulan Pri Handini, author
ABSTRAK
Konsekuensi dianutnya Negara hukum oleh Indonesia menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terikat pada asas legalitas yang menghendaki setiap keputusan/tindakan yang diambil oleh pemerintah mengedepankan adanya dasar hukum. Akibatnya ketika Peraturan Perundang-undangan bermasalah, maka menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri pada tahun 2015 menyumbang 8.311 peraturan bermasalah karena substansinya bertentangan dan melampaui...
2019
T54835
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Estu Raharjo, author
ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52405
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Afdalis, author
Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya praktik pendelegasian peraturan langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri secara langsung yang berpotensi bertentangan dengan semangat sistem presidensial yang dianut di Indonesia dan semangat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan undang-undang dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T52431
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Iis Setiyawati, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas politik perkotaan dengan melihat kebijakan pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tata ruang perumahan dan kawasan permukiman serta menekan pertumbuhan perumahan yang tidak layak huni.
Skripsi ini menggunakan teori growth machine untuk menganalisis relasi kuasa antara...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62522
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
