Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Kartika Wahyu Putri, author

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...

2016

T46692

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Margaretha Putri Inuhan, author

Akibat permasalahan hukum pada sistem administrasi badan hukum terhadap proses pengajuan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia studi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.69/PID.B/2016/PN.PLK Putusan MPPN No.18/B/MPPN/2017 = Due to legal issues on legal administration system against the process of submitting decree of minister of law and human rights study of the decision of Palangka Raya District Court No.69/PID.B/2016/PN.PLK the decision of MPPN No.18/B/MPPN/2017

Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51031

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Triyono Ari Nugroho, author

Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap biaya kepatuhan pajak pada kantor pelayanan pajak madya jakarta barat

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

T25851

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dian Yustika Haryanti, author

Peranan notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam : Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT = Notary's and the Ministry of Law and Human Right's role of the Republic of Indonesia in the process of the amendment's adjustment to the Articles of Association of PT. Tjitajam : Verdict Number: 124/G/2009/PTUN-JKT / Dian Yustika Haryanti

ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan...

2013

T32587

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rika Masirila Septiari, author

Tanggung jawab notaris dalam aplikasi sistem administrasi badan hukum: studi kasus putusan nomor 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks = Notary liability concerning application of legal entity administration system: case study verdict no. 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks

Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53424

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nevitsa Khairunnisa, author

Kepastian dan perlindungan hukum yayasan pendidikan Jakarta Utara sehubungan dengan terdapatnya duplikasi akta pendirian yayasan = Certainty and legal protection of yayasan pendidikan Jakarta Utara regarding the presence of the duplication of the establishment deed of foundation

Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46952

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Surya Wijaya, author

Tanggung jawab notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum = Responsibility of a notary in the process to amandment article of association of limited liability company through the administrative system for legal entities

Latar belakang penelitian ini adalah Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Tesis ini membahas dalam hal Tanggung Jawab dan Upaya-upaya Notaris dalam mengatasi kendala pada Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap proses pengurusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41552

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bagus Daru Pratomo, author

Legalitas Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Diperoleh Melalui Prosedur Pengesahan Anggaran Dasar dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36179

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tumonggor, Adrian Alexander, author

Peran notaris terkait pelaksanaan waran pada perseroan yang melakukan penawaran umum saham = Notary?s role related to the exercise of warrants on the initial public offering of stocks performing company

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Kegiatan dalam pasar modal adalah seputar perdagangan efek, yang salah satunya adalah waran yang diterbitkan menyertai saham dalam rangka penawaran umum saham. Apabila kemudian dilakukan pelaksanaan waran, Notaris dapat mengalami kendala, yaitu dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28687

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rizqky Ramadhan Putra, author

Implikasi hukum terhadap ketidaksesuaian antara akta notariil dengan akta risalah rapat bawah tangan yang merugikan pemegang saham : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019 = Legal implications for the irrelevance of the notarial deed and the private deed of the statement of meeting resolutions which incur losses to the shareholders : case study of the Decision of Notary Regional Supervisory Board of the Province of DKI Jakarta Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019

Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian