Hasil Pencarian

Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query

Felli Hermanto, author

Penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri

Fenomena obyek penelitian adalah penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri. Tujuan penelitian mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dan membahas SWOT dalam penerapan manajemen penyidikan. Penerapan Analisis SWOT pada tahapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim belum dijadikan...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T30193

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Adhi P. Rahman, author

Peranan Bank Indonesia dalam Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan = The Role of Bank Indonesia in Mitigation of Corruption Crime in Banking Sector

Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right to license), mengatur (right to regulate), mengawasi (right to control) dan mengenakan sanksi (right to impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26126

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Aninditha Purwandari, author

Penerapan teori Voortgezette Handeling pada tindak pidana korupsi : tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 04/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 10/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. = The implementation of the Voortgezette Handeling theory on corruption : juridical review of Corruption Court on Central Jakarta District Court Verdicts no. 14/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 04/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 10/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan teori voortgezette handeling yang merupakan suatu bentuk ajaran gabungan tindak pidana pada kasus tindak pidana korupsi dengan melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47533

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kif Aminanto, author

Politik hukum pidana : disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi

Jember: Jember Katamedia, 2017

345.023 KIF p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rexa Caesar Anugrah, author

Implikasi hukum tentang pembuatan akta pendirian yayasan yang berlaku mundur (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 114/pid.sus-tpk/2018/pn.bdg) = Legal implications on the creation of the deed of foundation establishment of a retrograde (case study of Bandung district court decision number 114/pid.sus-tpk/2018/pn.bdg) / Rexa Caesar Anugrah

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pendirian yayasan sebagai sarana untuk memperoleh dana hibah/bantuan yang berujung kepada tindak pidana korupsi. Pembuatan akta pendirian suatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadap kepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakan data-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini...

2019

T53780

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tuanakotta, Theodorus M., author

Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

Jakarta: Salemba Empat, 2018

364.132 3 TUA m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nophy Tennophero Suoth, author

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi / Nophy Tennophero Suoth

ABSTRAK
Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutan pidana terhadap...

2009

T37288

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Arrahman, author

Kriminalisasi terhadap kebijakan aparatur negara dalam tindak pidana korupsi = The criminalization of the state apparatus policy in corruption

[ABSTRAK
Tesis ini membahas kebijakan Aparatur Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dengan mengkaji konsep dan kewenangan kebijakan Aparatur Negara dalam Hukum Administrasi dan Hukum pidana. Kebijakan tersebut dinilai dari kedua pendekatan ilmu hukum tersebut untuk menilai kebijakan Aparatur yang bagaimana dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam tesis ini yang ingin...

Universitas Indonesia, 2015

T43878

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Janathul Firdaus Tirtayasa, author

Diskursus penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer di Indonesia = Discourse of criminal act of corruption conduct by military members in Indonesia

ABSTRAK
Saat ini korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam lingkungan sipil, melainkan juga sudah masuk ke dalam lingkungan militer, yang melibatkan para prajurit TNI. Permasalahannya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji pengaturan mengenai tindak pidana...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50264

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianturi, Zephaniah Ben Evan, author

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban = Legal Protection For Justice Collaborator In Corruption Crimes Based On The Witness And Victim Protection Act

Perlindungan hukum bagi justice collaborator secara spesifik berbeda dengan perlindungan tehadap saksi, karena seorang justice collaborator merupakan orang yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi menjadi saksi untuk memberikan kesaksian dalam membantu mengungkap tindak pidana. Namun masih terdapat perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani aparat penegak hukum dalam menetapkan...

2020

T54767

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian