::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Angel Olivia Natasya, author
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Angel Olivia Natasya, author
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Chatrin Intan Sari, author
Pengajuan Permohonan Cuti Bagi Notaris Yang Belum Menjalankan Masa Jabatan Selama Dua Tahun (Simulasi Notaris RE Wilayah Jabatan Daerah Istimewa Yogyakarta) = Submission of Requests for Leave for Notaries Who Have Not Served a Term of Office of Two Years (Simulation of Notary RE for the Special Region of Yogyakarta)
Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak salah satunya adalah hak cuti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris guna memperoleh hak cuti adalah sudah menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun sesuai pada Pasal 25 UUJN. Pihak yang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan cuti adalah Majelis Pengawas Notaris. Permasalahan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Marbun, Riris Marito, author
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik Dalam Rangka Penghadap Tidak Beritikad baik (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 569 PK/Pdt/2021) = Application of the Notary's Precautionary Principle as a Public Official in Making Authentic Deeds Against Appearers Not in Good Faith (Study of Denpasar District Court Decision No.1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Judicial Review Decision No. 569 PK/Pdt/2021)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum mengemban jabatan kepercayaan yang terhormat sehingga dalam menjalankan jabatannya berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Marbun, Riris Marito, author
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik Dalam Rangka Penghadap Tidak Beritikad baik (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 569 PK/Pdt/2021) = Application of the Notary's Precautionary Principle as a Public Official in Making Authentic Deeds Against Appearers Not in Good Faith (Study of Denpasar District Court Decision No.1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Judicial Review Decision No. 569 PK/Pdt/2021)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum mengemban jabatan kepercayaan yang terhormat sehingga dalam menjalankan jabatannya berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Arkan Arieftha, author
Implikasi Hukum bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta dengan Mempergunakan Blangko Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung NOMOR3683/K/Pdt/2022) = Legal Implications for Notaries in Creating Deeds Using Blank Forms (Study of Supreme Court Decision Number 3683 K/PDT/2022)
Notaris menjalankan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik untuk keperluan para pihak. Notaris wajib mengikuti tata cara yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Tetapi adanya pembuatan akta dengan mempergunakan blangko kosong yang dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Karsina Lopinta Dimaya Rumengan, author
Kekuatan Hukum Akta Autentik Atas Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Diakui Oleh Salah Satu Pihak Dalam Gugatan Hak Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 679/Pdt.G/2019.PA.SMN) = The Legal Power of the Authentic Deed of the Marriage Agreement Deed that is Not Recognized by One of the Parties in the Collective Rights Lawsuit (Case Study of the Sleman Religious Court Decision Number 679/Pdt.G/2019.PA.Smn)
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan gugatan hak bersama yang dilayangkan oleh satu pihak. serta penafsiran ketentuan pasal dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Reinaldo Khresna Airlangga, author
Batasan Penggunaan Media Elektronik bagi Notaris sebagai Sarana Informasi kepada Masyarakat menurut Kode Etik Notaris. = The Limitation of the use of Electronic Media by Notaries as a Information Media as to the Public Based on the Notarial Ethical Code
Masyarakat modern pada saaat ini memiliki kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan akan teknologi informasi, segala informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet yang dapat diakses melalui perangkat elektronik yang mereka miliki. Hal ini beroengaruh pada kegiatan kenotariatan, karena pada dasarnya Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang adanya iklan atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Febyola Berlyani Sugiarto, author
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang Mengandung Klausula Membeli Kembali = Legal Consequences Of The Binding Agreement Of Sale And Purchase Of Land Rights Contains A Buy Back Clause (Case Study On High Court Decisions Of The Semarang Number 215/Pdt/2021/Pt. Semarang)
Dalam rangka memberikan kepastian hukum maka peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dituangkan dalam Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun apabila persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang belum dipenuhi maka dapat dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam kenyataannya, PPJB sering...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Narda Davina Rahmawati, author
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tanahnya diklaim oleh Pihak Lain (Panitia Pengadaan Tanah) (Studi Kasus Pembebasan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi) = Legal Protection of Herities Which Land was Claimed By Another Party (Land Procurement Committee) (Case Study of Land Acquisition for Cinere-Jagorawi Toll Road Project)
Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang dikuasai oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>