Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Irfan Huzairin, author

Sinkronisasi horizintal peraturan perundangan - undangan dan prosendur pelaksanaan kerjasama operasi pada badan layanan umum

Dalam mendukung reformasi birokrasi menuju penerapan konsep interpreuner the government perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaksanaan KSO dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada Instansi BLU. Dalam melaksanakan KSO, BLU menemui berbagai kendala. Kendala yang dihadapi adalah prosedur pelaksanaan KSO belum diatur secara jelas dan terdapat peraturan perundang-udangan yang belum sinkron. Tesis ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T 27986

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Amir Hamzah, author

Bentuk-bentuk kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara di Indonesia = The types of government?s right in mineral and coal natural resource regulation in Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif difokuskan pada studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam mineral dan batubara yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam bentuk?bentuk kewenangan pemerintah di indonesia sebelum dan sesudah disahkannya Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S43703

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Fadilla Octaviani, author

Implikasi good corporate governance dalam transaksi afiliasi dan benturan kepentingan (studi pada: transaksi PT Garuda Indonesia (persero), tbk dan tentara nasional indonesia angkatan udara) = the implications of good corporate governance on affiliated transaction and conflict of interest (study in transaction between PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk and Indonesian Air Force)

Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia, kewajiban perusahaan terbuka terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, dan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka transaksi penjualan 2 (dua) unit mesin/engine antara PT...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S42435

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Saiful Anam, author

Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian negara = Deputy Minister position within the organizational structure ministry of state

Tesis ini membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam Kementerian tertentu, selain itu juga membahas Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara serta perbandingannya dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan. Tesis ini menggunakan metode...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33019

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rintis Nanda Pramugar, author

Kewenangan melakukan pengawasan terhadap cost recovery yang diajukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas setelah dibubarkannya BP migas melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Supervision authority against proposed cost recovery by production sharing contract PSC party after the dissolution of bpmigas through constitutional court decision no 36/PUU-X/2012

[ABSTRAK
SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan...

2014

T42660

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Retno Wulandari, author

Kedudukan instruksi Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia = The position of the presidential instructions in the governmental execution of the republic of indonesia

ABSTRAK Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden selama ini belum diketahui kedudukannya, apakah sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan atau peraturan kebijaksanaan atau bahkan bukan keduanya. Instruksi Presiden selama ini dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak dan memerlukan petunjuk dari Presiden yang segera sebagai dasar bagi para menteri untuk mengambil suatu kebijakan. Permasalahan...

Depok: Universitas Indonesia, [2014;2014;2014, 2014]

T41612

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Claradika Floriany, author

Tinjauan hukum terhadap kerjasama pemerintah swasta dalam proyek national capital integrated coastal development ncicd = Legal analysis of the public private partnership in the national capital integrated coastal development ncicd / Claradika Floriany

ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia, serta tinjauan hukum peraturan-peraturan sektoral di Indonesia yang membidangi proyek-proyek dalam NCICD, terhadap skema KPS yang digunakan dalam proyek tersebut. Acuan yang digunakan dalam melakukan peninjauan hukum adalah peraturan-peraturan...

2015

S58514

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, author

Refungsionalisasi kementerian agama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara penganut aliran kepercayaan di Indonesia = Recreate ministry of religious affairs as one effort to realizing legal protection for citizens which adherent traditional religion in Indonesia

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang refungsionalisasi Kementerian agama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Refungsionalisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum administrasi terhadap warga Negara penganut aliran kepercayaan, terutama untuk mengoptimalkan kewenangan pelayanan publik...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44895

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Farra Rafiuddarojat, author

Tinjauan terhadap pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dalam hukum administrasi negara melalui program BPJS kesehatan di Indonesia = Law review on the implementation of health social insurance in administrative law perspective through BPJS health program in Indonesia

ABSTRAK
Skripsi ini meninjau tentang tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan dan menyatakan bahwa masyarakat Indonesia harus mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan agar Pemerintah dapat menjamin hak sosial yang terdapat di dalam diri mereka. Skripsi ini juga menganalisis...

2016

S65163

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfikar Zen, author

Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam mengatasi keluhan masyarakat atas pelayanan publik di kepolisian = The role of the National Police Commission (Kompolnas) to overcome the people complain about public services in police

ABSTRAK
Dewasa ini kinerja para aparatur penyelenggara pelayanan publik khususnya dalam hal ini kepolisian makin banyak disorot dan menjadi perhatian publik akibat kinerjanya yang buruk. Sebagai lembaga pengawas eksternal Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut berkewajiban untuk mengawasi dan meningkatkan kinerja dan integritas setiap anggota Polri, sehingga masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara sebagaimana...

2016

S64458

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian