Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Abdurachman Ramadhan, author

Euthanasia ditinjau dari hak hidup sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab hukumnya di Indonesia = Euthanasia reviewed from right to life as a human rights and legal responsibility in Indonesia

ABSTRAK
Saat ini dengan majunya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang medis memungkinkan pasien berada dalam keadaan terminal dan mengalami sakit yang sangat parah atau dalam keadaan tidak sadar yang berkepanjangan, sehingga mati dengan bantuan dokter adalah salah satu jalan yang terbaik euthanasia untuk mengakhirinya. Jika euthanasia ditinjau dari Hak Hidup sebagai...

2017

S70040

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ria Farida Ariyanti, author

Penyelenggaraan digitalisasi penyiaran melalui penetapan penyelenggara multipleksing = Implementation of broadcasting digitalisation through the determination of multiplexing operator

Saat ini, terdapat teknologi terbaru di bidang penyiaran yaitu digitalisasi penyiaran dimana terjadi perubahan sistem penyiaran dari analog menuju digital. Sehingga pemerintah memerlukan sebuah penetapan penyelenggara multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur. Setelah diterbitkannya penetapan, muncul gugatan atas penyelenggaraan tersebut karena belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup sehingga penyelenggaraan digitalisasi penyiaran tertunda....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bonavacio Diaz Kevin, author

Asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaaan alat umum sistem senjata di instansi TNI AD = General principle of good governance in Indonesian army armament procurement

Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51343

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rino Cahyadi Nugroho, author

Kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza = Government authority in implementing social rehabilitation of addicts and drug abuse victims

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan mengenai kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial dan implementasi pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu melakukan analisa dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan serta penggunaan teori kewenangan dalam lingkup hukum administrasi negara. dari hasil penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Polarys, author

Kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru = Academic qualification and teachers certification in order to increase teachers professionalism

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan batas waktu pelaksanaan bagi Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 sepuluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, dan merupakan hal penting yang harus terpenuhi sebagai wujud kepastian hukum. Dalam penelitian ini yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Barus, Sonia Ivana, author

Kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri sebagai executive control terhadap pemerintah daerah = Regional regulation annulment by minister of internal affairs as executive control for regional government

Nama : SONIA IVANA BARUSNPM : 160 693 4613Program Studi : Ilmu Hukum-Hukum KenegaraanJudul : ldquo;Kewenangan Pembatalan Peratuan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Executive Control terhadap Pemerintah Daerah rdquo; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dengan instrumen berupa Peraturan Menteri, diberikan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggie Setia Ariningsih, author

Tinjauan yuridis terhadap prosedur fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut bagi barang operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi = Analysis of the procedure of importation tax and customs exemption given to operation goods for the upstream oil and gas industry

Skripsi ini membahas mengenai pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diberikan bagi Barang Operasi Perminyakan dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian problem-identification yang berupaya untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43544

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

I Gede Surya Artha, author

Tumpang tindih hak atas tanah terhadap kepemilikan hak milik dengan surat keterangan ganti rugi (SKGR) dan sertipikat (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 48/g/2015/ptun-pbr) = Overlapping rights on land toward ownership of property right with surat keterangan ganti rugi (SKGR) and certificate analysis of ruling of state administrative court number 48/g/2015/ ptun-pbr)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49143

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kadang, Gersom Refandy, author

Analisis perbandingan pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia dan Perancis = Comparative analysis on public procurement supervision in Indonesia and France

Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S64645

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Suprabowo Hutoyo, author

Usaha penyediaan tenaga listrik sebelum dan sesudah undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan = Business providing power before and after law number 30 of 2009 concerning electricity

Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian