Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Erlanda Juliansyah Putra, author

Gagasan pembubaran partai politik korup dalam perspektif hukum tata negara Indonesia analisis pengaturan hukum pembubaran partai politik pasca reformasi 1998-2014 = The idea of dissolution of political parties corrupt in perspective Indonesia constitutional law law setting analysis dissolution of political parties post reformation 1998-2014

[ABSTRAK
Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Pembubaran...

2015

T43076

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Rachmat Hendrawan Akbary, author

Implementasi dualisme pencatatan perkawinan dalam perspektif jaminan konstitusional perlindungan hak sipil = Implementation of dualism on marriage registration on the perspective of constitutional guarantee on the protection of civil rights / R. Rachmat Hendrawan Akbary

ABSTRAK
Dua unsur pokok dalam perkawinan di Indonesia adalah keabsahan perkawinan yang penilaiannya didasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta pencatatan perkawinan, sebagai proses administratif pengenalan negara terhadap perkawinan sah tersebut. Ketentuan perundang-undang yang berlaku mengatur adanya perbedaan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dan selain Islam. Perbedaan dimaksud bukan hanya pada perbedaan...

2016

T46653

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahyudin, author

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44831

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajri Nursyamsi, author

Pergantian Presiden Republik Indonesia dengan dasar tidak dapat melakukan kewajibannya dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 = Replacment of Indonesian President because of inability based on article 8 paragraph 1 Indonesian Constitution 1945

Istilah 'Presiden' dapat diartikan sebagai suatu jabatan dan juga pejabat yang mengisi jabatan tersebut Dari sisi jabatan Presiden mengemban tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya sedangkan sebagai pejabat Presiden adalah seorang manusia yang tidak dapat lepas dari sifat manusiawi termasuk kondisi sakit atau disabilitas Dalam sistem pemerintahan Presidensiil Presiden menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45524

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dodi Haryono, author

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dengan pendekatan purposif Aharon Barak: Relevansinya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015-2018 = Constitutional interpretation based on pancasila using Aharon Barak’s purposive approach: Relevancy in reviewing the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia during 2015-2018

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dody Haryono, author

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dengan pendekatan purposif Aharon Barak: relevansinya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015-2018 = Constitutional interpretation based on Pancasila using Aharon Barak purposive approach: relevancy in reviewing the law against 1945 Constitution of the Republic of Indonesia at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia during 2015-2018

Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian