Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query
Aziz Fauzi, author
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Imam Akbar Wahyu Nuryamto, author
xPermanence Principle menentukan agar lembaga pemberantas korupsi dibentuk dengan dasar hukum yang kuat dan stabil seperti konstitusi atau setidaknya undang-undang khusus yang memberi penguatan kelembagaan, memastikan eksistensi dan melindunginya dari perambahan mandat hingga pembubarannya. Pengaturan dalam UUD sejalan dengan constitusional importance sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK merupakan lembaga negara...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Efer Koritelu, author
Kedudukan hukum pemohon judicial review di Indonesia hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing tidak dapat mengajukan judicial review, meskipun hak asasi manusia warga negara asing dirugikan atau dilangar dengan berlakunya perundang-undangan pelaksana. Oleh karena itu dalam penulisan ini dibahas, Kedudukan hukum pemohon dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anggarani Utami Dewi, author
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berkedudukan di daerah oleh pemerintah daerah mengalami perdebatan khususnya mengenai legalitas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu oleh komisi ini. Tesis ini akan menjawab permasalahan mengenai implementasi KKR dalam era non transisional serta pengaturan mengenai pembentukan dan implementasi KKR yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Warsito, author
[ABSTRAK
Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan
yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu
putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan
menghapus kata ?negara? sehingga menjadi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41573
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anak Agung Dian Onita, author
[ABSTRAK
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem ldquo double check rdquo yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42970
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Hugen T., author
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 2014-2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima 1.587 kasus aduan pelanggaran kode etik, dengan teradu sebanyak 4.813 penyelenggara pemilu. Jenis pelanggarannya didominasi oleh pelanggaran nilai integritas dan profesionalisme yang justru secara konsisten naik dari tahun-ketahun, bahkan para  penyelenggara yang telah melanggar nilai...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Iqbal, author
Indonesia mengalami pemerintahan otoriter selama 32 tahun. Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 meninggalkan permasalahan krusial terkait pelanggaran HAM berat. Tuntutan masyarakat terutama pihak korban dan keluarganya terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat masih terus disuarakan sampai saat ini. Guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah bersama DPR...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46833
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arteria Dahlan, author
[ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah inkonstitusional, dikarenakan antara lain telah melanggar kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip keadilan dan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42215
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Isnaldi, author
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebutuhan Hukum Masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia terhadap terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan berwibawa menyebabkan sistem pengawasan selama ini yang hanya bersifat internal harus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45924
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
