Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Topan Sani, author

Peran juru sita di peradilan tata usaha negara

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajibannya telah melanggar peraturan perundang-undangan maka setiap warga berhak mengajukan suatu gugatan. Dalam kaitan ini, warga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S22275

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lisa Olivia Enjelina, author

Tinjauan yuridis terhadap perlawanan atas eksekusi keputusan pengadilan menurut pasal 195 ayat (6) HIR : studi kasus putusan pengadilan nomor: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim = Juridicial review resistance against execution of court decisions on according 195 paragraph (6) HIR : case study court decision number: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui untuk menjelaskan pengaturan mengenai tenggang waktu dan proses pemeriksaan perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan dalam praktek peradilan perdata.

Eksekusi sebagai salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki peran yang sangat penting bagi sempurnanya proses peradilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S541

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Ryan Austra L., author

Analisis hukum terhadap rendahnya tingkat asset recovery dalam pelaksanaan putusan pailit : studi kasus kepilitan PT Panca Overseas Finance Tbk = Legal analysis concerning low rate of asset recovery in execution of commercial court decision on declaration of bankruptcy : case study bankrutptcy of PT Panca Overseas Finance Tbk

Skripsi ini membahas penyebab rendahnya asset recovery dalam pelaksanaan putusan pailit. Untuk itu penelitian ini fokus membahas tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan proses perdamaian dalam rangka PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua, skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44511

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Purba, Sandoro, author

Pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tanah pada pengadilan negeri Sidikalang yang tidak melibatkan masyarakat hukum adat sebagai Raja Ni Dapot (Raja Tanah) di Bomo desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi : analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.11 /Pdt. G/2009/PN-SDK = Lawsuit in dispute settlement land in the court Sidikalang which not involving jural community for Raja Ni Dapot (land lord) in Borno village Laenuaha sub-district Siempatnempu district Dairi : analysis of Sidikalang state court decisions No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK

Penyelesaian sengketa tanah adat pada pengadilan negeri telah kerap dilakukan. Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tanah adat, terutama yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat Batak. Dewasa ini, perkara sengketa tanah adat antara kaum pendatang dan masyarakat hukum adapt Batak yaitu Raja Ni Dapot (Raja Tanah)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S289

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Omar Syarief, author

Kewenangan badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam mengadili gugatan pencabutan izin usaha sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah : studi kasus Buddha Bar Putusan No. 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST = The authority between civil court and administrative court in prosecuting a lawsuit on the revocation of the tourism business permanent permit as a result of a tort by the government : a case study review No. 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Skripsi ini membahas mengenai gugatan perbuatan hukum oleh pemerintah yang diajukan melalui mekanisme gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Skripsi ini menggunakan sengketa Buddha Bar sebagai dasar studi. Dalam sengketa tersebut Penggugat meminta pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata yang pada dasarnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang pencabutannya hanya bias...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S254

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nana Maulana, author

Upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum menurut KUHAP ditinjau dari sudut teori pemidanaan

Skripsi ini menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, alasan, tujuan, pihak-pihak, tata cara mengajukan, tenggang waktu mengajukan, dan penyampaian putusan kasasi demi kepentingan hukum. Skripsi ini juga menjelaskan tentang teori-teori pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan yang digunakan sebagai sudut pandang dalam menganilisis. Skripsi ini berusaha menganalisis upaya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22092

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abdurachman Sidik Alatas, author

Kedudukan Bukti Baru Dalam Upaya Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Temasek Holding Ltd. No.02/KPPU/2007/Pn.Jkt.Pst) = Status of New Evidence in Objection Process to The Decision of The Commission For The Supervision of Bussiness Competition. (study case: Temasek Holding Case Number 02/kppu/2007/PN.JKT.PST

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ada tidaknya suatu pelanggaran terhadap perkara persaingan usaha juga menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang divonis bersalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU itu sendiri. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU, melalui Perma...

2012

S43144

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nilna Muna Yuliandari, author

Pembatalan akta perkawinan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara No: 215/G/2014/PTUN-JKT) = Termination of the deed of marriage by State Administrative Court Law (Case study State Administrative Decree No. 215/G/2014/PTUN-JKT)/ Nilna Muna Yuliandari

ABSTRAK
Dalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986...

2015

S61601

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurhayati Tantri, author

Penerapan sumpah li an di pengadilan agama Bekasi dan mahkamah syar iyah blangkejeren (Studi kasus Putusan no. 0878/PDT.G/2013/PA.Bks dan Putusan No. 0046/PDT.G/2014/MA.Bkj = The application of li an in divorce case based on adultery in religious court of bekasi and syar iyah court of blangkejeren (case study verdict number 0878/PDT.g/2013/PA.Bks and verdict Number 0046/PDT.G/ 2014/Ms.Bkj)

ABSTRAK
Sumpah li rsquo;an merupakan salah satu alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar rsquo;iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumpah li rsquo;an dapat menjadi solusi dari sulitnya pembuktian perbuatan zina dalam perkara...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Joan Elma T. Margie, author

Upaya hukum pembatalan terhadap putusan Arbitrase International Chamber of Commerce oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Melawan PT. Lirik Petroleum) = Revocation The International Arbitral Award International Chamber of Commerce by The Central Jakarta District Court (Case Study: PT. Pertamina (Persero) versus PT. Lirik Petroleum)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses tersebut. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang sengketa yang terjadi dalam perjanjian kontrak kerjasama yang tercantum di dalamnya klausula arbitrase. Pengaturan mengenai Arbitrase ini sendiri telah diatur melalui Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S44089

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian