Ditemukan 197 dokumen yang sesuai dengan query
Rizky Delano, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22420
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Mulyawati, author
Skripsi ini mengenai pelaksanaan layanan anak di Perpustakaan Umurn Kotamadya Jakarta Timur (PUJT), dengan data utama berasal dari pendapat anak-anak pemakai layanan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat anak-anak terhadap kegiatan layanan anak di PUJT, yang terdiri dari layanan peminjaman buku, bimbingan menibaca, layanan rujukan, mendongeng dan...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1997
S15402
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Oktavianus Pujianto, author
Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S22119
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Figo Alief Alfanzha, author
Perpustakaan sekolah memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dan mendukung proses pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan sekolah dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Penelitian dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022, menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling dan pengambilan...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Teguh Eko Wirdhani, author
Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebuah peraturan terobosan, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang diikuti oleh keluarnya sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yaitu Pengadilan HAM dengan undang-undang No 26 tahun 2000 sebagai dasar pembentukannya.Ternyata pada kenyataanya usaha pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Christin Naenak, author
Saat ini sengketa medik marak terjadi. Penyelesaian sengketa medik dapat dilakukan dengan banyak cara, dimana penyelesaian melalui jalur hukum dan etika adalah dua cara yang sering digunakan. Skripsi ini akan membahas mengenai pelaksanaan profesi kedokteran dilihat dari segi hukum maupun etika kedokteran. Selanjutnya skripsi ini akan membahas mengenai kekuatan putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Mulyadi, author
Pelacuran merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah pelacuran, menyebabkan para pelacur belum bisa diperlakukan menurut aturan hukum yang formil. Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia tidak terdapat satu pasalpun yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ayu Deviana, author
Penetapan eksekusi adalah suatu pernyataan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dilaksanakan. Penetapan eksekusi atas putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif dimana terhadap putusan Arbitrase yang tidak dimintakan penetapan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rihal Amel Aulia Haqi, author
Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22399
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Endang Kumolosari, author
Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
