Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Kusmito Gunawan, author

Pelaksanaan Undang-Undang nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap kekuasaan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah ditinjau dari penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia (studi kasus pada pembatalan peraturan daerah melalui

ABSTRAK
ini, bertujuan untuk meneliti, mempelajari serta mengetahui dasar kewenangan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan Peraturan Daerah di Indonesia, penerapan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta alasan dan pertimbangan yuridis Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan Peraturam Daerah di Propinsi Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian...

2007

T37843

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nulidya Stephanny Hikmah, author

Perlindungan hak perseorangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi = Protection of individual's right to be a candidate in local election by the Constitutional Court / Nulidya Stephanny Hikmah

ABSTRAK
Tesis ini membahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen?s constitutional rights) yang tercermin dalam putusan-putusannya, baik dalam perkara pengujian undang-undang (judicial review) maupun perkara sengketa perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memulihkan hak perseorangan warga negara untuk mencalonkan...

2013

T32611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arrista Trimaya, author

Kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI masa bakti 2000-2009 = Performance quality of legislation function of the house of representatives of indonesia 2004-2009

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan dampak yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia, khususnya telah menempatkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang- Undang yang sebelumnya kekuasaan tersebut berada di tangan Presiden. DPR masa bakti 2004-2009 didasarkan pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28903

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Reni Oktri, author

Upaya pembinaan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik = The competencies coaching efforts of legislative drafter for making good regulation / Reni Oktri

Tesis ini membahas tentang upaya pembinaan kompetensi Perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Masalah ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah berdampak pada tahap pengimplementasiannya. Kualitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52220

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Antoni Putra, author

Penerapan pendekatan Omnibus Law dalam reformasi peraturan perundang-undangan = Implementation of Omnibus Law in reforming legislations.

Omnibus law adalah pendekatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berkembang di negara-negara common law, namun juga diterapkan di negara-negara civil law. Penggunaan Pendekatan omnibus law di Indonesia adalah dalam rangka untuk melanjutkan reformasi peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan tesis ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaiamana tinjauan penerapan pendekatan omnibus law...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Paman Nurlette, author

Kewenangan MPR RI menurut UUD 1945 dan UUD 1945 perubahan kajian dari teori perundang-undangan = The authority of the MPR RI according to the 1945 constitution and the 1945 constitution amendment to the law of the law

Corak bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini sangat bervariatif, hal itu berimplikasi pada pergeseran fungsi, kewenangan dan kedudukan organ-organ Negara dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Salah satu implikasi dari Perubahan iklim sistem ketatanegraaan pasca Reformasi ialah, terjadi pemangkasan terhadap fungsi dan kewenangan lembaga MPR, Dahulu MPR memeliki kewenangan yang paling kuat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54558

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Abdul Aziz Billah Djangaritu, author

Penyelesaian Permasalahan Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Pengadilan di Indonesia = Out of Court Settlement of Disharmony Regulations in Indonesia

Di Negara Indonesia terdapat begitu banyak Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi suatu masalah di mana terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan di dalamnya yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan lainnya timbul dan menghambat aktivitas bernegara. Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan saat ini di Indonesia tidak hanya berupa Judicial review, melainkan terdapat pula legislative review, dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian