Ditemukan 79 dokumen yang sesuai dengan query
Ismail, author
Kondisi negara yang dalam keadaan krisis multidimensi, menimbulkan tuntutan peningkatan penerimaan negara dari berbagai sumber. Salah satu sumber penerimaan negara yang potensial untuk terus digali adalah pajak.
Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah sistem informasi yang disebut dengan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MPS), yang mengalihkan sebagian besar detail pekerjaan administratif...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12009
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Eko, author
Pengenaan pajak yang adil dan wajar idealnya berdasarkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, untuk itu diibutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa belum semua Wajib Pajak melaksanakannya. Untuk itu Wajib Pajak Orang Pribadi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T650
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Entang Saefullah, author
Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan hubungannya dengan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WP OP). Tujuan penulisan ini dalam proses penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah WP Orang Pribadi.
2. Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11475
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Satrija Utara, author
Usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12131
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Erwin Eka Kurniawan, author
Sejak dilanda krisis moneter, Indonesia sampai sekarang masih sibuk mencari solusi untuk mengatasi masalah krisis tersebut. Semua sumber dana yang dapat menghasilkan keuangan buat negara, pemerintah terus mengupayakannya. Diantara sumber dana buat negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pemerintah melirik sumber iainnya yaitu Migas dan Listrik. Dengan berbekal pasal...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12227
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andy Yulianto, author
Pemakaian Sendiri dan Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan atau terutang Pajak Pertambahan Nilai, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000,walaupun...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12028
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Belis Siswanto, author
Posisi tunggakan pajak per Januari 2002 adalah Rp 17,3 Trilyun dan posisi tungggakan pajak pada akhir 2002 adalah Rp 17,4 Trilyun. Besarnya saldo tunggakan tersebut merupakan nilai yang sangat potensial dalam rangka mendukung target penerimaan pajak secara nasional maupun dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Aktivitas-aktivitas penagihan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12036
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Herry Yarmanto, author
Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dilanjutkan dengan reforrnasi Undang-Undang perpajakan yang salah satunya adalah Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12210
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nanang Satrio Priambodo, author
Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) munculnya kawasan perumahan yang banyak menjadi potensi pajak karena sampai dengan batasan realestat maka penyerahan perumahannya termasuk Barang Kena Pajak. Kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan menyebabkan Pengembang mulai menjual kaveling saja untuk mendongkrak penjualannya yang merosot.
Dalam pandangan DJP upaya menjual kaveling tersebut menimbulkan ketidakadilan antara...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T 12304
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Sulistyowati, author
Penerimaan pajak memegang peranan yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri mengalami kenaikan secara terus menerus, bahkan tahun 1999/2000 mencapai 77,61%. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Apabila dibandingkan dengan penerimaan dan Pajak Penghasilan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T 12346
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
