Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Purba, Laura Astrid H., author

Netralitas pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah secara langsung

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui PP No. 12 tahun 1999 diharapkan netralitas politik birokrasi akan dapat terjamin tidak hanya dengan cara melepaskan keanggotaan PNS dalam Parpol, namun yang lebih penting adalah menegakkan sikap dan perilaku PNS agar benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik dan profesional serta bersikap imparsial terhadap parpol. Penulisan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27910

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Evy Flamboyan Minanda, author

Analisa yuridis pengaturan jaminan nasional sosial di indonesia

Indonesia merupakan penganut negara kesejahteraan dengan karakteristik tersendiri yakni berdasarkan prinsip sila ke-lima Pancasila ?keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?. Salah satu cirri dari Negara kesejejahteraan adalah Negara bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan sosial. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap identifikasi permasalahan terkait topik penelitian ini, yaitu: pertama, ketika kita berbicara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27962

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Laily Fitriani, author

Perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di indonesia

2011

T28054

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dyah Tantri Tillotami, author

Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52134

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muchamad Ali Safa`at, author

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur parlemen Indonesia Panca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2004

T36649

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ria Indriyani, author

Legal standing warga negara asing dalam perkara pengujian undang-undang (juducial review) di Mahkamah Konstitusi Indonesia (studi kasus perkara nomor 2-3/PUV-V/2007/tentang pengujian UU narkotika) / Ria Indriyani

ABSTRAK
Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang N omor 24 Tahun 2003 yang berhak untuk menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap h ak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia. Dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Narkotika, 3 dari 5 orang Pemohonannya adalah warga n eg a ra...

2009

T37378

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Arlianti Vita, author

Peranan mahkamah konstitusi dalam pengujian material atas pasal 22 ayat 27 undang-undang nomor 49 Prp, tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara terhadap pasal 28 hurup 1 ayat (2) undang-undang dasar RI tahun 1945 / Arlianti Vita

2009

T37327

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Siregar, Rayni Wulansuci, author

Peran dan fungsi TNI dan POLRI dalam pertahanan dan keamanan negara pada masa reformasi (1998-2011)

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitu dengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yang memiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI. Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu...

Universitas Indonesia, 2011

T29297

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Misra Dewita, author

Aspek hukum hak asasi manusia dalam tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif baru di Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPK melakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia, khususnya...

Universitas Indonesia, 2011

T29317

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Abdul Wahab, author

Politik hukum pembentukan Undang-Undang di Indonesia: studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

ABSTRAK
Undang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Pembatala undang-undang...

Universitas Indonesia, 2012

T29737

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian