Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Ferdinandus Setu, author

Analisis hukum atas pengujian konstitusionalitas pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37258

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi, author

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Umi Illiyina, author

Perkembangan koalisi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam era reformasi tahun 1998-2012 = the Development of political party coalition in reformation era of the house of representative of the Republic of Indonesia 1998-2012

Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian lembaga negara dengan kajian politik ini membahas perkembangan koalisi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dalam era reformasi. Penelitian ini menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi legislatif di Indonesia. Dalam menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31445

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Wahyu Mijaya, author

Pergantian presiden menurut hukum positif Indonesia: studi yuridis tentang proses berhentinya Suharto sebagai presiden republik Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S25512

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arlianti Vita, author

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Tesis ini membahas permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh para Advokad/Pengacara kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para Advokad/Pengacara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26052

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ferdinandus Setu, author

Analisis Hukum atas Pengujian Konstitusionalitas Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimohonkan oleh Iwan Piliang, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers telah diputuskan oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26051

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Handoyo Prihatanto, author

Politik hukum penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) terkait dengan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa (Analisis terhadap Perpu No 1 Tahun 2007)

Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundang- undangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang terjadi terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25998

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sipayung, Iwan Yohannes, author

Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menja = Dissolution of Community Organizations in Law Number 16 Year 2017 concerning Determination of Government Regulations Substituting In Lieu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organizations Becoming Laws

ABSTRAK Adanya kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membuat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51822

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arasy Pradana A Azis, author

Dimensi maritim dalam model pengakuan konstitusional masyarakat adat di indonesia pasca reformasi (dekonstruksi konsep masyarakat adat dan prinsip NKRI dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945) = Maritime dimension in the constitutional recognition model of the indigenous peoples in post-reformation Indonesia (deconstruction of the indigenous peoples concept and the NKRI principles in article 18B (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) / Arasy Pradana A Azis

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memuat setidaknya empat elemen pengakuan masyarakat adat, di mana dua diantaranya berkaitan dengan masyarakat adat itu sendiri dan prinsip NKRI sebagai prasyarat pengakuan. Keduanya sejatinya mengandung bias paradigmatik kepada kebudayaan agraris. Konsep masyarakat adat sejak semula diidentikkan dengan hak ulayat atas tanah. Sementara...

2018

T52326

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Habibi, author

Tugas dan wewenang badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR-RI)

ABSTRACT
An idea to construct a code of ethics in a country is a result from an idea of ethical reformation, code of ethics and code of behaviors in numbers of parliaments in the world, ethical regime and code of ethics. The idea begins first in a private sector, also public sector for democration and being...

2007

T37835

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian