Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Wiwin Sri Rahyani, author

Pencabutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasca penolakan dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam sistem hukum nasional : analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan = Revocation of government regulation in Lieu of law after rejection of the house representative of the republic Indonesia in national legal system : legal analysis of government regulation in lieu of law number 4 year 2008 about financial safety net

2011

T29367

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Budi Prayitno, author

Pengaruh pemilu serentak dalam menciptakan pemerintahan presidensial yang kongruen = The effects of concurrent elections to create congruent of presidential government

[ABSTRAK
Sistem presidensial yang sepakat untuk dibangun pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) akan bekerja dengan efektif apabila terjadi pemerintahan kongruen, yaitu kondisi dimana presiden sebagai pemimpin lembaga kepresidenan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan mendapat dukungan yang baik oleh mayoritas partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu...

2015

T42917

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizqan Naelufar, author

Politik hukum lembaga ajudikasi (studi pada komisi informasi vis-a-vis peradilan tata usaha negara) = Legal policy institution of adjudication (study in commision of information vis-a-vis administrative court

[ABSTRAK
Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yang berwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimana dimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah berwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik. tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawal kebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi...

2015

T43067

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosdiana, author

Kewenangan mahkamah kehormatan dewan menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = The authority of the committee on ethics law no 17 year 2014 on the people s consultative assembly the house of representatives of the republic of indonesia the people s representatives council and regional house of representatives / Rosdiana

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Perwakilan, Etika, Moral, dan Kode Etik, serta Teori Pengawasan. Adapun konsep-konsep yang digunakan...

2017

T46994

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meirina Fajarwati, author

Pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia = The regulation of chemical castraction sanction in Law Number 17 year 2016 viewed from human rights perspective

ABSTRAK
Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,...

2017

T47748

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Julianto Salomo Parluhutan, author

Hak Mantan Narapidana Korupsi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 = Former Corruption Prisoner's Right to be Selected in Elections General Post Decision of The Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015.

ABSTRAK
Di era reformasi, pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dan terkhusus untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam setiap pemilu hak seseorang untuk dipilih tersebut harus memenuhi persyaratan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai...

2020

T55038

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ronal Balderima, author

Politik hukum pemberantasan terorisme di Indonesia (analis Peraturan Perundang-Undangan di bidang Tindak Pidana Terorisme periode 1998-2018) = Legal Politics of Eradication of Terrorism in Indonesia (analysis of Law Regulations in the field of Criminal Terrorism Period for Time 1998-2018)

ABSTRAK
Pembentukan dan Muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang terorisme telah coba diatur dalam bentuk Perpu maupun dalam Undang-Undang. Pembentukan Perpu dilakukan karena hal ihwal kegentingan yang memaksa dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait terorisme kemudian Perpu harus ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui proses pengesahan di DPR. Pembentukan Perpu terorisme...

Jakara: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siswantana Putri Rachmatika, author

Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil PILKADA dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi = Transition authority accomplishment election of regional dispute results from supreme court to constitutional

Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau yang lazim disebut system pemerintahan demokrasi. Implikasi dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat itu adalah dilaksanakannya Pemilu. Pada tahun 2004, Pemilu Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung. Hal ini ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

T25996

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Iwan Gunawan, author

Eksistensi prinsip musyawarah mufakat dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca reformasi 1998, secara mendasar mengubah sistem ketatanegaraan, terutama konsepsi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen "kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR" dan setelah amandemen berubah menjadi "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

La Ode Zalaluddin Kapege, author

Kemerdekaan Pers di Indonesia Pasca Reformasi: Studi Tentang Pertentangan UU Pers Versus UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers Atas Pencemaran Nama Baik = Freedom of the Press in Post-Reformation Indonesia: A Study on the Contradiction of the Press Law Versus the ITE Law in Resolving Disputes for Press Release on Defamation

Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers, UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi kemerdekaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian