Hasil Pencarian

Ditemukan 156 dokumen yang sesuai dengan query

Vera Manida Febrina, author

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat) = Authority of Regional Honorary Notary Council in Administering Approval for Copy of Original of the Deed and Calling a Notary by Law Enforcer (Study Case in the Notary Honorary Assembly of West Java Region)

Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52273

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Fatia Moy, author

Tanggung jawab notaris terhadap kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pembuatan pengikatan jual beli pada akta studi kasus: putusan majelis pengawas wilayah notaris Sumatera Barat Nomor: PTS.03/MPWN/SBR/2016 = a notary responsibility for an error in stating the object location in creating a sale and purchase agreement in deed case study: the verdict of the notary supervisory assembly of West Sumatera number : PTS.03/MPWN/SBR/2016

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena Notaris melakukan kesalahan terhadap penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, dengan kata lain, Notaris telah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam...

2018

T50762

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jessica, author

Kedudukan hukum surat hibah dibawah tangan yang dibatalkan dengan berlakunya akta hibah wasiat (studi kasus putusan pengadilan tinggi nomor 371/PDT/2017/PT.DKI) = Legal standing of privately made letter of grant that is canceled with the enactment of the testamentary grant case study of high court verdict number 371/PDT.2017/PT.DKI

Tesis ini membahas tentang kedudukan akta hibah dan akta hibah wasiat yang dibuat dengan akta autentik maupun dibawah tangan untuk suatu objek yang sama. Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari kedua akta tersebut dan syarat-syaratnya agar akta dapat berlaku dan sah menurut hukum. Jika penghibahan atau hibah wasiat dibuat tidak sesuai...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51078

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vinanda Lovita, author

Keberlakuan hukum perdata dalam pembagian waris secara adat bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/PDT/2017) = Civil law enforcement in customary distributing of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent (case study of supreme court verdict number 147 K/PDT/2017

Tesis ini membahas tentang berlakunya hukum perdata dalam pembagian waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih memberlakukan pembagian waris secara adat dalam keluarganya. Etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari penduduk di wilayah Indonesia pada wilayah tertentu masih memberlakukan kebiasaan serta tradisi adat Tionghoa yang turun-menurun menjadi bagian dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51083

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Margaretha Putri Inuhan, author

Akibat permasalahan hukum pada sistem administrasi badan hukum terhadap proses pengajuan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia studi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.69/PID.B/2016/PN.PLK Putusan MPPN No.18/B/MPPN/2017 = Due to legal issues on legal administration system against the process of submitting decree of minister of law and human rights study of the decision of Palangka Raya District Court No.69/PID.B/2016/PN.PLK the decision of MPPN No.18/B/MPPN/2017

Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51031

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farah Siti Fatmalia, author

Perjanjian pengikatan jual beli yang belum lunas dan hendak dialihkan ke pihak lain berdasarkan putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 13/B/MPPN/XII/2017 = Preliminary sales and purchases which has not been fully paid and want to diverted to the other party based on the verdict of the notary council supervisory center number 13/B/MPPN/XII/2017

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perjanjian pengikatan jual beli yang belum lunas dan hendak dialihkan ke pihak lain. Berdasarkan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/XII/2017 adalah pelanggaran terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas dan dijadikan sebagai dasar dilakukannya peralihan hak atas tanah. Pada kasus tersebut terdapat beberapa...

2018

T50774

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simarmata, Welferin, author

Akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai lampiran permohonan validasi pajak penjual dan pajak pembeli : analisis Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 = The deed about a transaction for selling and buying as an attachment for a plead of sanction tax for the buyer and the seller : analysis The Regulation by the General Director of Tax Number PER-18/PJ/2017

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangungan. Hal ini dilakukan karena akta jual beli sebagai dasar pemindahan hak belum dapat dilaksanakan karena suatu alasan. PPJB dibuat agar para pihak...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51251

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Riska Komala, author

Akibat hukum terhadap akta notaris atas ketidak benaran keterangan penghadap : studi kasus akta perjanjian kredit antara Bank D dengan PT PK = The legal consequences of false information by the appearer in notarial deed case study loan agreement between Bank D and PT PK

Notaris berperan dalam pembuatan suatu akta autentik. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dan oleh pihak yang menerima prestasi berjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada jangka waktu tertentu. Istilah pemalsuan tidak selalu diartikan memalsukan surat atau sejenisnya tetapi termasuk juga isi berita atau informasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44006

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audi Dian Fitria, author

Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44392

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silvia Vanda Yani, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan MPPN Tanggal 16 Desember 2014 Nomor: 06/B/Mj.PPN/XII/2014) = Notary’s Responsibility of Implementation Related to Notary Deed Sale and Purchase Agreement (Case Study of Central Notary Examination Council (MPPN) Decision dated December 16, 2014 Number: 06 / B / Mj.PPN / XII / 2014)

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan sebuah profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat merangkap sebagai PPAT apabila masih didalam satu wilayah jabatan yang sama. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, PPAT berwenang membuat akta autentik yang berhubungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43968

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian