Ditemukan 303 dokumen yang sesuai dengan query
Mulianov Setiadi, author
Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan yang adil dan merata, maka Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembangunan dengan melibatkan pihak swasta antara lain melalui pemborongan pekerjaan. Tulisan ini memuat ketentuan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 700 tahun 1986 tentang...
Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Alfian T., author
Depok: Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yurika Ariana Jara, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S23073
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Diana Lukytasari, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S22943
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Didit Subroto Asmandanu, author
Hak privilege yang merupakan hak yang didahulukan adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang atau kreditur semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan, sehingga ia berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Di dalam hukum gadai terdapat dua hak privilege, yakni biaya lelang dan biaya penyelamatan. Biaya -biaya mana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20652
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Farid Tamzil, author
Hubungan ketenagakerjaan atau hubungan industrial, tujuannya adalah untuk menjembatani hubungan antara Pengusaha dan Pekerja. Namun dalam prakteknya, masih ada permasalahan yang timbul, karena tidak adanya titik temu terhadap permasalahan yang dirundingkan untuk mendapatkan penyelesaian. Kegagalan dalam penyelesaian suatu perbedaan pendapat secara musyawarah untuk mufakat, membuat masing masih pihak akan mengambil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Gusniarti, author
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2005
S21079
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Marlina, author
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak jarang BPPN mendapatkan hambatan secara yuridis. Sebagai contoh yaitu perkara gugatan yang diajukan oleh PT. Mitra Bangun Griya terhadap BPPN. Permasalahan yang menjadi dasan gugatan adalah berawal dari perjanjian pemasukan barang atau aktiva sebagai modal yang dilakukan oleh PT. MBG dengan PT. Bank Aspac....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21092
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Siti Inayah, author
Eksekusi merupakan langkah akhir dalam penyelesaian suatu perkara perdata. Salah satu jenis eksekusi adalah penghukuman kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang dengan cara menjual harta kekayaan milik termohon eksekusi. Penjualan ini dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara. dan dipimpin oleh seorang Pejabat Lelang. Objek yang dilelang dapat berupa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21099
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Detty Soemilasari, author
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mempunyai sasaran dan tujuan demi terbentuknya suatu unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Cita-cita ini mengalami hambatan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan ketentuan perundangan perlu disempurnakan dan/atau diantara para pejabat yang berwenang melakukan koordinasi diantara mereka...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T36343
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
