Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Nida Rifyal, author

Kebijakan kepegawaian pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS : studi kasus di Provinsi DKI Jakarta = Employee affair policy assignation of temporary employee to be the candidate of state civil servant : study case in DKI Jakarta / Nida Rifyal

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Batasan penelitian ini mencakup tenaga honorer guru di Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan kebijakan ini...

Universitas Indonesia, 2013

T33139

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dita Mayreista, author

Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi aparatur pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat : berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik = The role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia on the framework of the government reform monitoring service to the community : based on Act no. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act no. 25 of 2009 on Public Service

ABSTRAK
Kajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh...

2013

T32166

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Sunggul Hamonangan, author

Pembatasan hak politik aparatur sipil negara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Restrictions on the political rights apparatus state civil article 119 and article 123 paragraph 3 of law no 5 of 2014 on the state civil apparatus

ABSTRAK Tesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44849

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Risdi Martono, author

Penataan kelembagaan lembaga non struktural melalui reformasi birokrasi : studi kasus Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia = The management of non structural institutions through birocracy reform : case study Board of National Aviation and Space of Republic of Indonesia

Penataan kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan salah satu program dalam Reformasi Birokrasi, yang dilakukan dengan mengambil langkah melakukan evaluasi kelembagaan LNS dengan hasil akhir rekomendasi penggabungan, penghapusan dan konsolidasi kelembagaan demi mewujudkan LNS yang right sizing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status Depanri sebagai LNS dalam sistem...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T35264

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwiyana Novisanti, author

Upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil (bendahara) dalam kerangka hukum administrasi negara = The administrative legal framework of the effort to recover state finance inflicted by civil servants treasurer who committed corruption

Tesis ini membahas upaya pemulihan keuangan negara dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil khususnya bendahara dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeskripsian. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera diterbitkan pengaturan lebih lanjut yang tersistematis dari segala aspek hukum mengenai...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T35557

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Retno Setiowati, author

Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ((Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 ayat (1) tentang Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dalam kaitannya pengangkatan PPPK dalam jabatan pimpinan tinggi)= Judicial review of the appointment of civil servants in positions within the government of Jakarta analysis of law no 5 of 2014 on state civil apparatus article 20 (1)

Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43951

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pingkan Permati, author

Pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Charging high leadership position in act no 5 of 2014 on state civil apparatus

Tesis ini membahas tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Hukum Administrasi Negara, Teori Reinventing Government, Teori Manajemen Personalia, Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Jabatan, dan Teori Kewenangan. Serta penggunaan konsep-konsep...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Miftahul Jannah, author

Status dan perlindungan hukum pegawai Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum setelah ditetapkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi = Statue and legal protection of University of Indonesia employee as higher education state of legal entity ptn bh after law no 12 2012 about higher education applied

ABSTRAK Penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Universitas Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status perguruan tinggi berdampak pada status kepegawaian di Universitas Indonesia. Tidak terdapat ketentuan aturan hukum mengenai perlindungan hak dan kewajiban bagi pegawai tetap...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44350

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aci Ariesta, author

Penyelenggaraan program jaminan hari tua (analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua) = Implementation of the old age security program juridical (analysis to government regulation no 46 year 2015 on the implementation of the old age security program and government regulation no 60 year 2015 on the amendment of government regulation no 46)

Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45986

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winda Heryantie, author

Analisis pelaksanaan seleksi terbuka jabatan camat dan lurah sebagai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta = Implementation of open bidding camat and lurah as implementation of bureaucratic reform in Provincial Government of Jakarta

Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44376

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian