Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Apreza Darul Putra, author
Tesis ini berisikan pembahasan mengenai pengaturan penggeledahan dan
penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana
Indonesia. Permasalahan dalam tesis ini terkait dengan bagimanakah pengaturan
pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan terhadap bukti elektronik dalam hukum
acara pidana di Indonesia pada saat ini untuk kemudian dikaitkan dengan
bagaimana praktek sesungguhnya para penegak hukum di Indonesia serta
pengaturan...
2013
T32518
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Teddy Andri, author
Aktifitas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor telah begitu luas di masyarakat kita. Masalah ini akan menjadi ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya, tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundangkan peraturan perundangundangan terkait penyalahgunaan Narkoba...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28937
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Arin Karniasari, author
Tesis ini berisikan pembahasan mengenai wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang ditinjau dari perspektif teoritis, historis, yuridis dan praktis. Permasalahan dalam tesis ini terkait dengan kriteria ?Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas? yang merupakan penjelasan dari istilah ?Kepentingan Umum?, dan Badan- Badan Kekuasaan Negara yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31500
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Mochamad Novel, author
ABSTRAK
Dalam menjalankan tugasnya, aparatur penegak hukum tidak terlepas dari
kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin
perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses
peradilan pidana adalah melalui lembaga hukum yang dibentuk sebagai
fungsionalisasi dan re-evaluasi terhadap sub-sistem peradilan pidana yang telah
ada yang bertujuan...
2009
T37376
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Riski Bagus Purwanto, author
2009
T37262
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sihotang, Yosua Roald , author
Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Riski Bagus Purwanto, author
Perkembangan Internet dan umumnya dunia cyber tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Salah satu hal negatif yang merupakan efek sampingan atau memang menjadi tujuan, antara lain adalah kejahatan di dunia cyber atau disebut kejahatan mayantara (cyber crime). Dihadapkan dengan sistem hukum pidana di Indonesia, ada satu pertanyaan penting yang dapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26071
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Mochamad Novel, author
Dalam menjalankan tugasnya, aparatur penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga hukum yang dibentuk sebagai fungsionalisasi dan re-evaluasi terhadap sub-sistem peradilan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25929
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Soemarno, author
Korupsi dianggap sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi yang sangat komplek di Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara yang berat dan mengembalikan kerugian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24688
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Peni Saptaning Putri, author
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya
Undang-Undang TNI. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada
kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan...
2009
T37251
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
