Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Numan Somantri, author

Metode mengajar civics

Jakarta: Erlangga, 1976

342 NUM m (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sadjijono, author

Memahami beberapa bab pokok hukum administrasi

Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008

342.06 SAD m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dimensi-dimensi hukum administrasi negara

Yogyakarta: UII, 2001

342.06 DIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anggirama Sanjiwani, author

Perolehan hak atas tanah yang diikuti dengan pengakuan hutang dan kesepakatan untuk membeli kembali : studi kasus: lapangan golf X = Acquisition of land title followed by debt acknowledgement and agreement to buy back : case study : the X golf course

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T29466

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Salinan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor PER-01/M.EKON/06/2005 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2005

R 352.29 SAL

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Abdi Reza Fachlewi Junus, author

Peran jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum = The role of prosecutor in applying concept of diversion for children in conflict with the law

ABSTRAK
Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)...

2012

T30318

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Monchy, S.J.R. de

Handboek voor het Nederlandse provincierecht / S.J.R. de Monchy

Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1976

BLD 342 MON h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mohamad Hanibaldi, author

Kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu no.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara setelah berlakunya uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah = District authority in the management of mineral and coal mining under law no 4 years 2009 on mineral and coal mining after enactment of law no 23 year 2014 on regional government

Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S59328

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

HM Subhan, author

Karakteristik perbuatan melawan hukum dan konsepsi ganti rugi dalam perspektif hukum administrasi negara = The characteristic of act against law and the conception of compensation in administrative law

Indonesia memiliki janji merdeka yang harus diwujudkan. Salah satu cara untukmewujudkan janji merdeka itu adalah Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai kesejahteraan umum.Sebagai negara hukum,Indonesia melakukan segala pembangunan berlandaskan hukum, dan salah satuyang menjadi landasan adalah Hukum Administrasi Negara. Administratorsebagai pelaksana dari pembangunan memiliki potensi besar melakukan perbuatanmelawan hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49596

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hadi Herlambang Prabowo, author

Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53195

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian