Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Sri Murdawati, author

Klausula arbitrase dalam suatu perjanjian dan kepailitan

Perekonomian di Indonesia mengalami perubahan yang drastis dengan terjadinya gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 yang lalu. Hal tersebut juga berakibat dan berpengaruh terhadap kemampuan dunia usaha itu sendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang atau prestasi kepada kreditur. Kepailitan adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kewenangan absolut bagi Arbitrase untuk menyelesaikan...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16684

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Haris, author

Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sehubungan dengan pencabutan kepailitan (Studi kasus kepailitan Ir. Fadel Muhammad)

Lembaga Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua harta Debitor Pailit, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam pelaksanaannya Kurator berhadapan dengan berbagai kalangan yang berbeda baik status hukum maupun status pribadi. Ir. Fadel Muhammad adalah pengusaha dan politisi sukses yang dipailitkan, pada masa Kepailitannya...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Puspa Christianti, author

Tanggung jawab yuridis debitur atas penerbitan promissory note (surat utang) dalam perkara kepailitan

Surat sanggup atau Surat Aksep adalah surat pengakuan utang yang didalamnya memuat kewajiban/janji/kesanggupan tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diuangkan kepada penerima. Surat Sanggup yang diunjukkan oleh kreditor kekuatannya menjadi sebagai Alat Pembayaran Kredit. Tanggung jawab Yuridis dari Debitor Penerbit Surat Utang adalah sama dengan tanggung...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14565

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Akmaludin, author

Syarat-syarat suatu perusahaan dapat dipailitkan ditinjau dari UUD. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menurut Undang-undang Faillisement Verordening Staatsblad Tabun 1905 No. 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 No.348. Pasal I ayat 1, Undang-undang Kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar. Dalam titel mengenai Penundaan Pembayaran, yang dibicarakan adalah mengenai debitor yang menyatakan "bahwa setiap Debitor yang tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14577

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eddy Gunawan Sudibyo, author

Kedudukan kurator dalam hukum pailit

Tulisan mengenai pengamatan dan evaluasi kedudukan Kurator dalam perkara kepailitan yaitu aktifitas Kurator yang ketentuannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK). Permasalahannya adalah kedudukan Kurator yang mana yang berperan dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T16699

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Huizink, J.B., author

Insolventie/ J.B. Huizink

Jakarta: Pusat studi hukum dan ekonomi, 2004

346.078 HUI it

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cross-border insolvency : a commentary on the UNCITRAL model law

London: Global Law and Business, 2012

346.2 CRO

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ernesto, author

Tinjauan yuridis tentang fungsi rapat kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut undang-undang no. 37 tahum 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor. Hal mana, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta pailit. Pada saat ini salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peran aktif dari kreditor dalam proses kepailitan adalah melalui suatu format yang disebut...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16575

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cross-border insolvency law : International instruments and commentary

Netherlands: Kluwer Law International, 2007

346.078 CRO

Buku Teks Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian