Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Ririen Aryani, author

Kompetensi absolut pengadilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mk No. 93/PUU-X/2012 = Absolute Competence of Religious Court as a Dispute Settlement Institution on Islamic Banking Post Constitutional Court Decree No. 93/PUU-X/2012

ABSTRAK
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang...

2019

T52958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hak-hak anak dan peradilan anak: suatu tinjauan atas UU no. 3 tahun 1997

Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penangganan khusus yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ketentuan yang lebih dikenal engan Beijing Rules yang memuat kondisi minimum dalam penangganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang...

Hukum dan Pembangunan, XXVIII (1-3) Januari Juni 1998: 113-123,

HUPE-XXVIII-1.3-JanJun1998-113

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Pengadilan desa menyongsong keadilan hukum masa depan

JIP 38 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Surya Murni Pangesti Lestari, author

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan permohonan online di Mahkamah Konstitusi = Factors affecting the use of the online application at the Constitutional Court

Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang hanya ada di Jakarta menimbulkan problem aksesibilitas bagi para pencari keadilan, penyediaan fasilitas permohonan online ditujukan untuk menjawab permasalahan tersebut, namun sejak diluncurkannya yakni pada tahun 2006 hingga kini pemanfaatannya masih relative rendah. Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi pemanfataan permohonan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

T35843

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vincent Velayo, author

Kekuatan pembuktikan salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan mahkamah agung no. 10 K/PDT/2015 = Strength of proof from copy of deed in civil trial case study supreme court number 10 K/PDT/2015

Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53373

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anton Afrizal Candra, author

Politik hukum dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Orde Baru dan era reformasi tentang eksistensi peradilan agama di Indonesia

Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam....

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004

T14919

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maruarar Siahaan, author

Implikasi konstitusional hak asasi manusia terhadap constitutional review

HAK asasi secara ilmiah melekat dalam diri manusia karena kodratnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang awalnya hidup merdeka. Untuk mempertahankan haknya secara lebih efektif, manusia menyerahkan hak alamiahnya dengan perjanjian kepada Negara. Perkembangan HAM setelah perang dunia yang menghancurkan harkat dan martabat manusia, mendorong bangsa-bangsa yang berhimpun dalam PBB sepakat...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019

342 JKTN 12 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mardalena Rahmi, author

Kewenangan pengadilan agama dalam memutuskan ikatan perkawinan bila salah satu pihak murtad menurut hukum islam (analisis putusan pengadilan agama nomor 572/pdt/g/2005/pa.plg)

ABSTRAK
Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu sunnah Rasul untuk memelihara manusia dari kesesatan, serta untuk meneruskan keturunan. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia bukanlah merupakan hal yang mudah sehingga sering kali terjadi perceraian,...

2007

T 17402

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzan, author

Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

347.01 ACH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzan, author

Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi

Jakarta: Prenada Media, 2005

347.01 ACH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian