Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Tandigau, Rannu, author

Asas oportunitas : suatu kajian sistem peradilan pidana terpadu dalam hukum pidana modern

Pengorbanan bangsa Indonesia yang telah diraih untuk mencapai suatu kemerdekaan tidaklah mudah begitu saja, memerlukan rentan waktu yang sangat lama sampai mencapai kemerdekaan. Penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat sekarang belum menunjukkan suatu kerja yang baik, akan tetapi masih jauh dari harapan dan hukum masih tertatih-tatih mengikuti...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I Putu Asti Hermawan Santosa, author

Studi Keberlakuan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana = The Study of Enforceability of The Circular Letter of Indonesian National Police Chief Number SE/8/VII/2018 Concerning The Implementation of Restorative Justice in The Criminal Cases Settlement.

ABSTRAK
Kepolisian Republik Indonesia merupakan gerbang utama dalam criminal justice system, sehingga penentuan kearahmana penanganan tindak pidana ditentukan pada awal proses di kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan, tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, seringkali tidak dinamisnya tujuan hukum antara kemanfaatan dan kepastian hukum, hal ini menjadi polemik di...

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rios Rahmanto, author

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana = Penal mediation as alternative criminal settlement / Rios Rahmanto

ABSTRAK
Penegakan hukum pidana baik didasarkan pada teori pemidanan dan tujuan pemidanaan serta sistem penegakan hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan kepentingan korban...

Universitas Indonesia, 2013

T32784

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Guruh T. Kusumo, author

Hakim komisaris dan upaya perlindungan terdakwa dari rekayasa kasus : analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 89 PK/Pid/2008 = Hakim komisaris and the accused protection from case manipulation : analys of Supreme Court Award no 89 PK/Pid/2008

ABSTRAK
Gagasan akan adanya Hakim Komisaris semakin gencar dilakukan setelah diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam salah satu ketentuan konvensi tersebut, mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus...

2013

T32709

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yudhistira Adhi Nugraha, author

Pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak = Punishment for the accused children who threatened by special minimum sentencing on court practice before the enactment of Law number 11 year 2012 about the children's criminal justice system

Penulisan tesis ini membahas mengenai permasalahan pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33048

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dadan Hendrawan, author

Kebijakan kriminal administrative penal law di Indonesia = Criminal policy of administrative penal law in Indonesia / Dadan Hendrawan

ABSTRAK
Perkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknya perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undang administrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandung pidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuat undang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannya ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantuman bab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39091

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joshua Joseph Eliazer Sumanti, author

Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep non-conviction based asset forfeiture dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia = Criminal policy regarding the implementation of non-conviction based asset forfeiture concept in prevention and eradication corruption crime in Indonesia / Joshua Joseph Eliazer Sumanti

ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38763

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anthon F. Susanto, author

Wajah Peradilan Kita: Konstruksi sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana / Anthon F. Susanto

Bandung: Refika Aditama, 2004

345 ANT w

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sistem peradilan pidana kontemporer

Jakarta: Kencana, 2011

340.114 ROM s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mafia peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Mafia peradilan merupakan cap buruk yang melekat pada budaya kerja aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum , serta petugas permasyarakatan) yang mengesampingkan tata cara penegakan hukum secara benar serta melakukan perbuatan-perbuatan yang memperjualbelikan keadilan. Walaupun belum merupakan jaringan terorganisasi dan dan memiliki aturan-aturan yang mengikat pelaku mafia sebagai...

JMHUMY 7:2 (2000)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian