Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Nainggolan, Dewi Novita, author

Urgensi tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan guna mewujudkan E-government dan good governance = The urgency of electronic signatures in government administration in order to realize E-government and good governance

Reformasi birokrasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk melaksanakan administrasi negara yang mampu mendukung laju integrasi atau keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, pengaturan pemerintahan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu dalam era gobalisasi ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Muhamad Subhi, author

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Teknologi Tanda Tangan Elektronik di Dalam Layanan Pinjam Meminjam Online (P2P Lending) = Analysis of Factors that Influence The Acceptance of Electronic Signature Technology in Online Loan Service (P2P Lending)

Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farida Dewi, author

Tanggung jawab hukum penyelenggara tanda tangan digital tersertifikasi yang berinduk (analisa komparatif terhadap kasus Diginotar di Belanda)

Meningkatnya pengguna internet dan juga penetrasi telepon seluler mengakibatkan masyarakat telah melakukan transaksi elektronik. Walau elektronik menghemat banyak waktu dan biaya ketimbang transaksi konvensional, namun transaksi via sistem telekomunikasi konvensional (circuit switching) ini relatif lebih aman ketimbang transaksi melalui internet (packet switching). Mengingat begitu pentingnya nilai dari sebuah transaksi, maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31138

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Silalahi, Ade Nuria D.P., author

Aspek hukum perlindungan konsumen dalam punggunaan digital signature dikaitkan dengan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Digital Signature merupakan suatu sistem pengamanan yang menggunakan kriptografi kunci public. Kriptografi sebagai landasan untuk keamanan dalam transaksi dengan menggunakan digital signature merupakan teknik pengamanan yang mempelajari bagaimana suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.6 Isu-isu dalam kriptografi meliputi: kerahasiaan (confidential) dari pesan yang telah disandikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T18899

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Haryanto, author

Faktor-Faktor yang Menentukan dalam Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Menggunakan Kerangka TAM dan TOE = The Determinant Factors in Utilizing Electronic Signatures Using the TAM and TOE Framework

Tanda tangan elektronik diharapkan dapat mempercepat transaksi elektronik di lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tetapi penerapannya lambat. Sejak tanda tangan elektronik yang disetujui pemerintah pada 2008 hingga sekarang, jumlah organisasi yang memanfaatkan tanda tangan elektronik masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah organisasi yang memiliki layanan online. Tujuan dari...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia , 2020

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Nadia Karimah, author

Tinjauan tentang tanda tangan elektronik berupa kode one time password: studi kasus putusan BPSK Kota Bandung No. 03/G/I/2019/BPSK.BDG Jo Putusan No. 155/Pdt.G/2019/PN Bdg = Review of electronic signature in the form of one time password code: case Study of BPSK Bandung City Verdict No.03/G/I/2019/BPSK.BDG Jo Putusan No. 155/Pdt.G/2019/PN Bdg

Tanda tangan elektronik merupakan salah satu alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 RBg. Dasar hukum dari suatu tanda tangan elektronik ini yakni dengan keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 khususnya dalam Pasal 11 dan 12....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jumiati, author

Legalitas pembuatan akta otentik rapat umum pemegang saham rups berbasis telekonferensi = The legality of making an autentic deed in general meeting of shareholders of limited liability company based on teleconferencing / Jumiati

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi dan bagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39346

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haryo Laksono, author

Dampak Implementasi Tanda Tangan Elektronik Terhadap Jumlah Akte Kelahiran = Impacu Of Electronic Signature Implementation Of The Number Of Birth Certificates

Penelitian ini membandingkan dampak implementasi tanda tangan elektronik di daerah dengan rata lama sekolah orang tua rendah dan tinggi dalam penerbitan akte kelahiran. Menggunakan data Susenas di Indonesia pada tahun 2010-2021 dan metode difference in difference, studi ini menemukan bahwa implementasi tanda tangan elektronik dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran sejumlah...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Perancangan prosedur operasional standar penanganan alat bukti digital : studi kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika = The Designing of standard operating procedure for digital evidence handling : a case study Ministry of Information and Communication technology

[Developments and advances in information technology have led to changes of human life activities in a variety of areas that directly lead to the birth of the forms of new legal acts (cybercrimes). Digital evidence, as an important evidence to uncover of cybercrime has special characteristics, that is fragile (can...

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Aulia Citra Darsono, author

Keabsahan dokumen elektronik pengesahan badan hukum yayasan oleh kemenkumham secara elektronik suatu kajian hukum terhadap keotentikan surat keputusan administrasi negara secara elektronik = The validity of electronic documents attestation of legal entities foundations by the ministry of law and human rights electronically a legal assessment of the authenticity of the decree state administration electronically

[ABSTRAK
Dalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e- Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badan hukum Yayasan. Tesis ini akan...

2015

T44008

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian