::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chryshnanda Dwi Laksana, author
Tesis ini adalah tentang corak diskresi dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres blambangan. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan tindakan diskresi pada proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang cenderung menjadi korupsi. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan bentuk atau...
2001
T1417
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedy Setyawan, author
ABSTRAK
Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collar crime hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan...
2007
T19209
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mala Hayati, author
ABSTRAK
Dalam negara hukum modern (negara kesejahteraan), diskresi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara merupakan hal yang tak terhindarkan. Dinamisnya tugas-tugas administrasi negara serta keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam merespon kemajuan masyarakat menjadikan diskresi acapkali dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Walaupun diskresi sering diartikan sebagai kewenang bebas atau kebebasan dalam bertindak, namun sejatinya penggunaan disresi dalam administrasi...
2014
T38720
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Retno Heryanti, author
Keberadaan suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan suatu bentuk Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut berisi mengenai kewajiban-kewajiban setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya kewajiban tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam hal tidak terpenuhinya...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44173
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audaraziq Ismail, author
Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Secara sempit, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang. Secara luas, diskresi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogie Rahardjo, author
Diskresi polisi merupakan suatu kewenangan untuk bertindak atas penilaian sendiri yang berdasarkan kepentingan umum. Diskresi polisi diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fenomena dilaksanakannya diskresi polisi yaitu dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31037
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Meisi Subandi, author
ABSTRACT
Skripsi ini membahas dampak kebijakan ekspor timah di Kabupaten Bangka Barat, dengan melakukan studi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2013. Permasalahannya, setelah kebijakan diimplementasikan, masyarakat penambang tidak dapat menjual bijih timahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini kebijakan ekspor timah di Kabupaten Bangka Barat berdampak pada...
2014
S54955
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
M. Faal, author
Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
345 FAA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yasa Tohjiwa, author
ABSTRAK
Diskresi adalah kewenangan berdasar hukum untuk tidak menindak atau menindak pelanggaran atas suatu ketentuan hukum pidana positip, yang harus dilakukan dengan syarat, batas dan cara tertentu sesuai penilaian sendiri, demi kepentingan umum dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu berkaitan dengan profesionalisme yang intinya pelayanan, standar tehnis dan moral. Tetapi kemaxnpaun...
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>