Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

New York: McGraw-Hill, 2000

R 363.7 ENV

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Palupi Habsari, author

Penerapan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terkait Penerbitan Izin Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dan Putusan PTUN Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG) = The Implementation of Article 114A Government Regulation Number 13 of 2017 on The Issuance of Environmental Permit and Spatial Plan in Indonesia (Case Study of PTUN Decision Number 124/G/LH/2016/PTUN-BDG and PTUN Decision Number 148/G/LH/2017/PTUN-BDG)

Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Palupi Habsari, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Difa Shafira, author

Litigasi perubahan iklim terkait amdal di Indonesia: Tinjauan atas putusan izin lingkungan PLTU Celukan Bawang = Climate change litigation on EIA related case in Indonesia: A review on Celukan Bawang coal-fired power plant case.

Perkara litigasi perubahan iklim kini semakin berkembang dan dapat diidentifikasi dalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, karakteristik khusus dari isu perubahan iklim yang berbeda dengan permasalahan lingkungan hidup konvensional telah membawa berbagai isu hukum dalam litigasi perubahan iklim. Salah satu isu yang muncul dalam litigasi perubahan iklim yang ditemukan adalah kedudukan hukum sebagai hambatan prosedural....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Savitri Nur Setyorini, author

Kewenangan negara dalam pemberian izin pertambangan mineral radioaktif = State authority in granting radioactive mineral mining permit

ABSTRAK
Mineral radioaktif merupakan salah satu sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di Indonesia, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menggantikan energi fosil. Hingga saat ini perihal pengaturan mengenai pemberian izin pertambangan mineral radioaktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran belumlah jelas. Terlebih lagi, apabila mineral...

2016

T46108

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Deni Daniel, author

Pergeseran Akibat Hukum dari Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Izin Usaha dan/atau Kegiatan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup = Shifts in Legal Consequences of Environmental Permits, Environmental Protection and Management Permits and Business and/or Activities Permits in Environmental Laws and Regulations

Memetakan akibat hukum perijinan dalam undang-undang lingkungan implikasi bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara Upaya negara karena mempengaruhi penilaian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan juga mengubah akibat hukum perijinan dalam hukum di Indonesia bidang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dodson, Roy D.

Storm water pollution control : industry and construction NPDES compliance / Roy D. Dodson

New York: McGraw-Hill, 1995

363.739 4 DOD s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian