Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Tampubolon, Gabriela Anastasia, author

Kewenangan Bapepam-LK Setelah Berlakunya Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) = Authority of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK) After The Enactment of Indonesian Law No. 11/2011 about Financial Services Authority

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya lembaga pengawas keuangan yang sedang berkembang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kebutuhan ini tercermin setelah akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat kebutuhan tersebut, pada penulisan ini nantinya akan digambarkan model lembaga pengawas keuangan seperti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43160

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Kewenangan pengaturan dan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Institutional and regulatory authorities of the OJK toward Capital Market according to Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK di bidang pasar modal. Selain itu, mambahas mengenai fungsi dan tugas OJK dalam mengatur bidang Pasar Modal dan relevansinya dengan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan OJK di bidang Pasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45251

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gelora Martanti, author

Analisis yuridis mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka perlindungan nasabah perbankan setelah dibentuknya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Juridical analysis of dispute resolution mechanism in purpose of banking customers protection after the establishment of financial services authority Law Number 21 year of 2011

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan akan dilakukan oleh OJK secara terintegrasi. Salah satu tujuan OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Skripsi ini akan meneliti apa saja kewenangan OJK dalam usaha perlindungan konsumen; bagaimana rancangan perubahan mekanisme penanganan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45526

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendry Chandra, author

Penilaian Kembali Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan dan akibat Hukum Kewajiban Divestasi Saham Pada PT XYZ Corporindo (Studi Kasus PT XYZ Corporindo sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank ABC, Tbk) = Reassessment of Controlling Shareholder of PT Bank ABC Tbk by Financial Services Authority and Law Impact on the Divestment Obligation (Case Study PT XYZ Corporindo as Controlling Shareholder PT Bank ABC, Tbk)

Penelitian ini menelaah peristiwa hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memutuskan penilaian kembali pemegang saham pengendali PT XYZ Corporindo tersebut terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang justru berakibat semakin memburuknya kondisi keuangan PT Bank ABC, Tbk. Masalah yang dikaji adalah mengenai pertimbangan OJK dalam memutuskan penilaian kembali...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Setiawan, author

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal oleh otoritas jasa keuangan = Law enforcement against crime in capital market by the financial services authority (OJK)

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marcellinus Jansen Raymond, author

Tinjauan yuridis peran pengawas perbankan oleh otoritas jasa keuangan ojk terhadap bank yang melaksanakan jasa layanan nasabah prima wealth management di Indonesia = Legal review Indonesian financial services authority otoritas jasa keuangan oversees wealth management services conducted by banks in Indonesia

Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S59918

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Miechele, author

Analisis permohonan pailit terhadap perusahaan efek (studi kasus putusan nomor 08/PDT.SUS.Pailit/2015/PN. Niaga. JKT.PST) = Bankruptcy against securities firms analysis (case study verdict No. 08 PDT.SUS/Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST) / Miechele

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan...

2016

T46363

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marshall Stanley Yehezkiel, author

Koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penerbit uang elektronik (electronic money issuer) = Coordinationbetween Bank Indonesia (BI) and finacial services authority (OJK) in supervising of electronic money issuer

Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52460

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lantika Ayu Prabasari, author

Independensi otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 = Independency of Indonesian financial services authority (otoritas jasa keuangan) in regulating and supervising the banking sector post Constitutional Court judgment No. 25/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan di Indonesia. Dimana Mahkamah memutus untuk dihapusnya frasa ?bebas dari campur tangan pihak lain...? yang mengikuti frasa ?Independen? dalam Pasal 1...

2016

S64399

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andre Zanij Deananda, author

Dasar Hukum Pembolehan terhadap Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non Halal serta Penerapan Financial Screening bagi Emiten pada Instrumen Saham Syariah di Indonesia = Legal Basis for Obtaining Interest-Based Debt and Non-Halal Income and Implementation of Financial Screening for Issuers in Sharia Stock Instruments in Indonesia.

ABSTRAK
Perbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian