Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Endang Camsudin, author

Analisis kebijakan pengembangan wilayah prioritas riam kanan: Perbedaan persepsi penggunaan lahan hutan lindung Riam Kanan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Kalimantan Selatan yang telah diundangkan melalui Perda No. 3 Tahun 1993 dan telah mendapat pengesahan Mendagri melalui Keputusan No. 53 Tahun 1994 menetapkan wilayah Riam Kanan sebagai wilayah prioritas pengembangan. RT/RW tersebut juga memberikan arahan pengembangannya yakni sebagai kawasan lindung yang diharapkan mampu memberikan...

2000

T1247

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kusmayadi, author

Aktivitas illegal logging dan pengendaliannya di perbatasan kalimantan barat ? sarawak (studi kasus: kecamatan entikong kabupaten sanggau propinsi Kalimantan Barat)

Kalimantan Barat mempunyai hutan seluas 14.680.700 hektar, terdiri dari 3.812.740 ha kawasan lindung, dan 10.867.960 ha kawasan budidaya. Pada tahun 2002 jumlah lahan kritis dalam kawasan hutan telah mencapai 2.163.570 ha dan di luar kawasan hutan 2.978.700 ha. Kerusakan tersebut antara lain disebabkan karena: (a) penebangan oleh pemegang izin HPH;...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003

T11897

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Widya Andharie Rahasthera, author

Konflik kepentingan pada pengelolaan jasa ekosistem hutan lindung : Studi kasus pengelolaan air antar pemangku kepentingan pada hutan lindung Sungai Wain, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur)

ABSTRAK
Keberadaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) sangat penting karena salah satu fungsinya sebagai penyedia air bersih. Selain untuk Kota Balikpapan, air HLSW juga panting bagi penyediaan BBM nasional. Dalam perkembangannya, terdapat potensi perbedaan kepentingan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan air di HLSW. Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi: 1) Siapa saja...

2007

T20486

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fajri Nursyamsi, author

Kerangka dasar regulasi perlindungan hutan di Indonesia

Terkait dengan permasalahan aktual dalam perlindungan hutan, kajian ini mengungkap tiga masalah yaitu pelaksanaan moratorium penebangan hutan, perubahan tata ruang merubah fungsi hutan, dan implementasi RED...

Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2012

346.046 7 KER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sumardi, author

Dasar-dasar perlindungan hutan

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

634.902 SUM d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Zulfany Batam, author

Perlindungan hutan Lindung Berkaitan dengan Investasi di Bidang Pertambangan Terbuka (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstiotusi No. 003/PUU-III/2005)

Disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang undang No. 19 Tahun 2004 telah memacu reaksi penolakan yang meluas. Hal ini merupakan sikap penolakan dari masyarakat terhadap diperbolehkannya penyimpangan sementara atas pasal 38 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Reaksi ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T36911

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adri, author

Perlindungan hukum masyarakat adat dalam pelaksanaan REDD di Indonesia = Legal protection of indigenous peoples on implementation REDD in Indonesia

ABSTRAK
Salah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasi dan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besar telah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-program tersebut membawa dampak kepada...

2016

S64816

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian