Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Reshty Santika Utami, author
ABSTRAK
Skripsi ini berisi analisis atas prosedur pengadaan jasa konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien,...
2013
S43943
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sastyo Aji Darmawan, author
Salah satu kemajuan besar yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa atau tender adalah pemberlakuan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik (e-procurement). Meskipun implementasi e-procurement dipercaya dapat meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, namun praktik persaingan dalam yang tidak sehat dalam tender masih ditemui. Sementara itu, dalam upaya penegakan Hukum Persaingan Usaha,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45453
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Prista Vitali Saktinegara, author
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32575
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fajrin Zulmi, author
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai transparansi dalam pengadaan barang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik, khususnya pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah e-Procurement dalam pengadaan barang di Dinas Kependudukan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47589
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arfiandri Prihartanto, author
Penelitian ini membahas mengenai pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok selaku APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) dalam konteks e-procurement pada Pemerintahan Kota Depok. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dimensi-dimensi pengawasan internal dari COSO pada Inspektorat Kota Depok. Permasalahan yang diangkat peneliti yaitu: pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kota...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47445
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Safyra Primadhyta, author
Pengadaan barang/ jasa pemerintah erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran negara. Mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan setidaknya untuk sekitar 30% dari total belanja negara maupun daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia pada tahun anggaran 2011. Analisa dilakukan secara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Shandy Aditya Pratama, author
Skripsi ini membahas tiga hal utama: perbandingan antara kartu kredit korporat dan kartu kredit pemerintah, hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat kartu kredit pemerintah, dan pembelajaran dari penerapan kartu kredit pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
A. Ika Iskandar, author
ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publik
seharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi
ternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orang
yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasa
publik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindak
pidana korupsi dalam...
2013
T32543
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index-HDI) mendefinisikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Domestic Bruto (PDB). IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi yaitu: (1) umur panjang dan sehat, (2) pengetahuan dan (3) kualitas hidup yang layak. IPM juga memberikan suatu ukuran gabungan tiga...
KWK 17:1 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ika Gunawan, author
Seiring dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah dari waktu-waktu mengalami peningkatan yang signifikan jumlahnya. Di antara pengeluaran pemerintah, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang wujud utamanya adalah pengadaan barang dan jasa merupakan komponen utama yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam rangka...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T36091
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
