Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Monica Kusumadevi, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pengelakan pajak jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak = Role of Accredited Land Deed Officer (PPAT) To The Tax Evasion In Sale And Purchase On Land Made by The Parties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuatkan Akta Jual Beli wajib menerima bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pembeli dan Pajak Penghasilan dari penjual. Permasalahan utama dalam tesis ini yaitu, pertama bagaimanakah upaya preventif PPAT untuk menghindari pengelakan pajak oleh para pihak yang akan melakukan transaksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41602

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sara Kurniawan, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)

Jaminan yang digunakan dalam kredit perbankan salah satunya adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam UUHT. Dalam UUHT disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan membuat APHT yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum. Dalam prakteknya seringkali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43943

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dian Erliya Sari, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah sehubungan dengan kewenangannya membuat akta jual beli (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, tertanggal 6 Mei 2014) = The unlawful act in connection with his authority to make sale and purchase deeds an (An Analysys of Yogyakarta District Court Decision Number: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, dated May 6, 2014)

Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan pertanahan. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa, maka mekanisme pemindahan hak atas tanah agar bisa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44004

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anastasia Regina Agustin, author

Pertanggungjawaban notaris selaku PPAT atas kepercayaan klien yang disalahgunakan terkait dengan penggelapan BPHTB dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS tanggal 04 Agustus 2015 = Responsibility of notary as the land deed officer upon client s misused trust related to the embezzlement of BPHTB Denpasar district court verdict number 300/PID.B/2015/PN.DPS

Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49528

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Latifah Puspa Herwido, author

Keabsahan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K/Pdt/2016) = The Validity of Sale and Purchase Deed by Falsifying the Identity of the Parties and Legal Defect Authority (Case Study Supreme Court Decision Number 1979/K/Pdt/2016)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kegiatan jual beli tanah memiliki peran yang sangat penting. Keabsahan perbuatan hukum dalam akta harus diperhatikan untuk tetap menjaga keotentikan akta PPAT agar memiliki kepastian hukum yang penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tesis ini akan membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB) dengan Kuasa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54785

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nanda Tiara Suci, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Hibah : studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/PID.B/2021/PN.Clp = Land deed official's responsibility against falsification of signatures in Grant Deeds : study of District Court Decision Number 44/ PID.B/2021/PN.Clp

Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lusiana Iskandar Wijaya, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017 = The Responsibility of Land Deed Official In Preparing Sale And Purchase Deed that Facilitate Unlawful Land Sale and Purchase based on The Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017

Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tambunan, Sherley Ikawati, author

Peranan serta tanggungjawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan putusan pailit dan putusan perdamaian dalam kepailitan / Sherley Ikawati Tambunan

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ummul Husna, author

Tinjauan yuridis terhadap peranan direktur pendaftaran hak atas tanah dalam Jabatannya sebagai pejabat pembuat akta tanah khusus = Judicial review of the role director of land rights registration in his post as special deed officer

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengaturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Penjabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30374

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dyah Prawesti, author

Keabsahan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT apabila ternyata identitas diri penghadap palsu = The validity of the deed of the sale of the land that drafted by a land deed official where it turned out that the identities of the parties was false

Peranan PPAT sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta authentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna dalam hal ini dikarenakan akta authentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian