Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Hardianingsih, author

Analisis pertanggungjawaban kepala desa dalam rangka pendaftaran konversi bekas hak milik adat (studi di wilayah kecamatan tanah sareal kotamadya Bogor)

This article is focused on responsibility of kepala desa (head of village) regarding administrative omissions through initial land registration. Head of village roles in :his procedure is by issued clearance letter as complementary documents. Under Indonesian land registration if that clearance letter is issued in unlawfully manner so then will...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-469

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Teddy Anggoro, author

Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia

This article does explanations concerning masyarakat hukum adat (similar to indigenous people) in Indonesia. The study here in generally view has elaborated many rules which mostly relevant to the topic. In the legal system sight's is scrutinized here that it shall comply with national and international law norms. The author...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-487

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rintis Nanda Pramugar, author

Kewenangan melakukan pengawasan terhadap cost recovery yang diajukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas setelah dibubarkannya BP migas melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Supervision authority against proposed cost recovery by production sharing contract PSC party after the dissolution of bpmigas through constitutional court decision no 36/PUU-X/2012

[ABSTRAK
SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan...

2014

T42660

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sze Sze Widyawati, author

Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional = Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN

Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41533

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desy Emma Indrianita, author

Temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan keputusan kepala BPKP nomor kep 830/K/IP/2004 tentang prosedur baku pengelolaan database hasil pengawasan pada BPKP = Examination findings of the inspectorate general of ministry of energy mineral resources that can not be followed under the decree of the head of bpkp no kep 830 k ip 2004 on standard procedures of database management of monitoring results on bpkp

ABSTRAK
Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010. Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42696

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Umery Lathifa, author

Tugas dan wewenang pelaksana tugas Plt Kepala Daerah dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd = Duty and authority of regional head ad interim in authorizing the regional government budget

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat kewajiban cuti bagi seorang kepala daerah definitif yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Kekosongan jabatan kepala daerah definitif selama masa pemilihan kepala daerah kemudian diisi oleh seorang Pelaksana Tugas Plt Kepala Daerah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Plt Kepala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66203

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Khoerul Hadi, author

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Pintu Masuk Pensiunan Tentara Nasional Indonesia Kedalam Tubuh Aparatur Sipil Negara = Government Employees with Work Agreements (PPPK) as Entrances for Indonesian National Armed Forces Retirees into the Body of the State Civil Apparatus

Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK)....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Davis, Kenneth Culp

Administrative law and government / Kenneth Culp Davis

St. Paul, Minn.: West Publishing, 1960

342.06 DAV a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bunkarni, author

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PT. Perkebunan Nusantara XII Persero berdasarkan peraturan Menteri BUMN nomor per 05 mbu 2008 juncto nomor per 15 mbu 2012 dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha di Indonesia = The implementation of the procurement in pt perkebunan nusantara xii persero based on regulation of the minister of state owned enterprise number per 05 mbu 2008 juncto number per 15 mbu 2012 in relation with business competition law in Indonesia / Bunkarni

ABSTRAK
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturan pengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenang untuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatan usaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Juncto Nomor PER-15/MBU/2012 tentang...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T39389

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat, author

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian