Ditemukan 1438 dokumen yang sesuai dengan query
Tiara Nuswantari, author
Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31404
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: YLBHI, 2013
347.017 BAN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Legal Memorandum (LM),Legal Opinion (LO) and the legal due Diligence (LD) is a specific subject that needs to be mastered exactly from the aspects of its functionality and usefulness. This is because the practice of law takes the capacity of reason or analysis on the problems posed by...
297 AHKAM 14:1 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hernilawaty, author
ABSTRAK
Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit.
Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan...
1999
T 2500
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marthen Pali, author
ABSTRAK
Berawal dari keperluan warga masyarakat bahwa pemilikan akta Catatan Sipil merupakan salah satu syarat dalam kehidupan sosial dan bernilai ekonomi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan untuk memasyarakatkan akta Catatan Sipil pada warga DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus dapat mewujudkan tertib kependudukan.
Melalui model komunikasi...
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dzikry Meira Ariany, author
Tender merupakan mekanisme pemilihan penyedia barang dan/atau jasa terbaik, atau pembeli barang terbaik. Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan bersekongkol yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak lain...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16366
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adtyawarman, author
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang telah dipositifkan melalui Undang-Undang kedalam kenyataan. Dengan dentikian perscalan penegakan hukum adalah persoalan usaha mewujudkan ide-ide abstrak tersebut menjadi konkrit dalam kenyataan. Dicantumkannya hak bagi seorang tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikkan dalam hukum positif tidaklah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16601
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
B. Muki Day, author
ABSTRAK
Penerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasi
daerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan oleh
perusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehingga
penerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasi
negara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadi
kebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107
Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah...
2002
T1343
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Markus Gunawan, author
ABSTRAK
Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini...
2007
T18978
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Antonia Ayu Anggraini, author
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengadaan pipa gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) serta bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19635
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
