Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query
Anwar Rofiq, author
Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapannya pada tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia di masa yang akan datang.
Tesis merupakan penelitian hukum normatif dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35202
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anggrek Kurnianti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di
Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak
asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang
tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi
publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi...
Universitas Indonesia, 2013
T35200
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imran Ahmad, author
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39207
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hamud Muksin B., author
ABSTRAK
Dengan judul seperti di atas, penulis sebenarnya ingin mengetahui secara lebih mendalam perangkat hukum yang digunakan oleh pihak Pemerintah dalam mengusahakan sumber alam yang terpenting bagi kehidupan dan pembangunan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan di atas, penulisan karya ini menggunakan dua metode penelitian yang paling umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cannary Desfira, author
Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62513
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Butarbutar, Herbert Wibert Victor Hasudungan, author
Salah satu kebjjakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM terhadap APBN seiring dengan meningkatnya konsumsi premium dan solar di Indonesia sebagai net importir BBM adalah dengan mengurangi subsidi BBM premium dan solar. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menaikkan harga nominal BBM premium dan solar...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T21058
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hutajulu, Jou Samuel, author
Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terdapat ketentuan-ketentuan baru yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha hulu LNG existing. Antara lain, ditariknya kembali kuasa pertambangan yang dipegang PERTAMINA oleh pemerintah, lahirnya BPMIGAS, berubahnya PERTAMINA menjadi PT. Pertamina (persero) melalui, dan adanya pengalihan kontrak-kontrak dalam kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dea Merissa Putri, author
2011
S25142
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
M.I. Zikrullah, author
2007
T36901
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dedi Rediana Rijken, author
ABSTRAK
Minyak bumi sebagai salah satu sumber terbesar dan pendapatan dan Belanja Negara dan juga sesuai dengan isi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, penanganannya harus dikuasai oleh Negara/Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan tersebut oleh Negara diserahkan kepada Pertamina dan langsung diawasi oleh Departemen Pertambangan cq. Direktorat Jenderal Minyak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
