Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Alfonsius Gebhard Loe Mau, author

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi = The appeal of pretrial by third party in corruption criminal act

Tesis ini membahas tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dalam praktek praperadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28886

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Siska Trisia, author

Perluasan objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka sebelum dan sesudah putusan mk nomor 21 puu xii 2014 = The expansion of pretrial object validity of suspect determination pre and post constitutional court decision number 21 puu xii 2014 / Siska Trisia

[Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagai sarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objek dari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S60528

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Qadli Iyaldi, author

Penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Nomor 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, dan Nomor 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas = Determination of district court's relative competence on pretrial review application : case studies of District Court Decisions Number 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Number 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, and Number 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library