Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query

Farah Siti Fatmalia, author

Perjanjian pengikatan jual beli yang belum lunas dan hendak dialihkan ke pihak lain berdasarkan putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 13/B/MPPN/XII/2017 = Preliminary sales and purchases which has not been fully paid and want to diverted to the other party based on the verdict of the notary council supervisory center number 13/B/MPPN/XII/2017

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perjanjian pengikatan jual beli yang belum lunas dan hendak dialihkan ke pihak lain. Berdasarkan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/XII/2017 adalah pelanggaran terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas dan dijadikan sebagai dasar dilakukannya peralihan hak atas tanah. Pada kasus tersebut terdapat beberapa...

2018

T50774

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vania Digna Anggita, author

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Sudah Membayar Secara Lunas dan Menguasai Objek Sengketa: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/2022 = Legal Protection for Buyers Who Have Paid in Full and Are in Control of the Object of Dispute: Case Study of Putusan Mahkamah Agung Number 394 K/Pdt/2022

Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Setelah dilakukannya PPJB yang telah dibayar lunas, sebagai pembeli yang beritikad baik berhak membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan melakukan balik nama atas sertifikat. Namun, dalam hal penjual beritikad buruk dalam jual beli maka dapat menimbulkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andi Pratono, author

Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahannya Dalam Membuat Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 35/Pid.B/2022/Pn.Tpg) = Responsibilities of a Notary for Mistakes in Making a Sale and Purchase Binding Deed (Study of the Decision of the Tanjung Pinang District Court Number 35/Pid.B/2022/Pn.Tpg)

Salah satu kewenangan khusus notaris yaitu membuat akta di bidang pertanahan berupa akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Dalam pembuatan akta PPJB pada transaksi jual beli tanah, para pihak pembeli dan penjual pada saat penandatangan akta harus hadir di hadapan notaris dan bukan pihak perantara yang mengurus proses jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shalahuddin Suriadiredja, author

Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021) = Legal Consequences of Bankruptcy Declaration on Sale Purchase Binding Agreement Deed and Right Transfer and Authority Deed (Study on Central Jakarta Court Verdict Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Supreme Court Number 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dindira Biliyanda, author

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Pernah Dibuat oleh Salah Satu Pihak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3211 K/Pdt/2019) = Legal Consequences of a Binding Sale and Purchase Agreement that was Never Made by One of the Parties (Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3211 K/Pdt/2019)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata berakibat hukum pada perjanjian tersebut. PPJB yang tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian yaitu akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan di kemudian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Syarief Nurhidayat, author

Akibat Hukum Atas Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dengan Surat Pernyatan Bersama Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 556/Pdt.G/2021/PN.Tng = Legal Consequnces For The Sale and Purchase of Land Made With a Declaration Letter Joint Sale and Purchase of Land (Study of Tangerang District Court Decision Number 556/Pdt.G/2021/PN.Tng)

Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elisa Oktaviani, author

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Adanya Kuasa Mutlak Berakibat Pada Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 Pk/Pdt/2019 = Abuse of Circumstances on Drawing Up of the Sale and Purchase Binding Agreement and the Existence of Irrevocable Power of Attorney Causing Conveyance of Land Rights Based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Number 197 Pk/Pdt/2019

Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tribowo Dharsono, author

Perjanjian pembelian barang-barang dalam negeri oleh material departemen pada PT. Garuda Indonesia Airways

ABSTRAK
Masalah Pokok. Perusahaan penerbangan yang bergerak dibidang jasa angkutan, PT. Garuda Indonesian Airways, berusaha untuk dapat menyukseskan Program Pemerintah dalam menunjang meningkatkan hasil produksi dalam negeri selain minyak dan gas bumi (non migas). Didalam pelaksanaan dari tujuan untuk menunjang program pemerintah tersebut, PT. GIA berusaha sebanyak mungkin menggunakan hasil produksi dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alfianda, author

Analisis pola dan penyebab kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara terkait pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia : studi kasus pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa BPK RI tahun 2011 = Analysis of pattern and causes of fraud that make loss in public finance related to BPK RI?s Audit : case study of BPK RI?s Procurement of Goods and Services Audit Report year 2011

Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara....

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S44564

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arya Wibisana, author

Analisa Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Lembaga Tinggi Negara dengan PT x

Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S21354

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian