Hasil Pencarian

Ditemukan 189 dokumen yang sesuai dengan query

Ugrasena Pranidhana, author

Angger pradata akir: peraturan hukum di kerajaan Jawa sesudah Mataram

Tulisan ini mendeskripsikan tentang peraturan Angger Pradata Akir yang pernah ada di wilayah kerajaan di Jawa yakni Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada abad ke 17 ? 18 lalu. Dari kajian ini tergambar bahwa di masyarakat Jawa di abad 17 ? 18 yang lalu sudah dikenal sistem hukum yang mengatur...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

AJ-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Kurnia Zakaria, author

Mafia peradilan. Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Masyarakat melihat ada kejahatan di dalam kejahatan di mana aparat penegak hukum bekerja tidak profesional dan lebih banyak mencari keuntungan dari permasalahan hukum orang lain. Jual beli perkara sudah menjadi kebiasaan dan sulit dihindari apalagi bisa diberantas. Maka penulis melihat ketidak pastian hukum dan ketidakadilan ingin berbuat sesuatu baik secara...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T10502

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sinuhaji, Rony Agustinus, author

Tinjauan mengenai tidak ditahannya terdakwa yang berkaitan dengan tugas jaksa sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan hakim

Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16403

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anna Erliyana, author

Lembaga upaya administratif dan prosedurnya studi kasus dalam bidang kepegawaian pada 13 Departemen, 8 Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pemda DKI Jakarta, dan 6 BUMN

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu...

1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anna Erliyana, author

Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia kurun waktu tahun 1987-1999 tinjauan asas larangan melampaui wewenang

ABSTRAK
UUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden Repuhblilc Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi...

2004

D1048

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Ade Kohar, author

Pengatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia (PDH UI)

Penelitian mengenai pengkatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penentuan tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan AACR2. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap katalog peraturan perundang-undangan Indonesia yang berupa bahan tunggal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1987

S14926

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Johnnyzal Salim, author

Pelaksanaan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 atas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dimana dalam era pembangunan ini selalu memberikan pengaruh positif dibidang kesejahtraan sosial, karena akibat sampingan yang kurang serasi maka dapat mengakibatkan, kegoncangan nilai-nilai sosial yang menimbulkan ke tidak pastian dan ketidak stabilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditanggapi dalam usaha pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, oleh karena itu sangatlah baik untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library