Hasil Pencarian

Ditemukan 66 dokumen yang sesuai dengan query

Hermawan Wijayanto, author

Legalitas dan tata cara penyusunan petunjuk pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara = Legality and the ideal procedures for the making of the implementation guidelines in the Ministry of the State Secretariat

Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T35664

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lumban Gaol, Samson, author

Analisis dampak Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dengan mata uang Dollar AS dan implikasinya pada kebijakan pembukuan perpajakan = Impact analysis of Bank Indonesia Regulation No. 17/3/PBI/2015 regarding obligation to use Rupiah in NKRI territory against books with US Dollars and its implications on taxation bookkeeping policy

ABSTRAK
Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini...

2017

T48008

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ananda Putri Pertiwi, author

Analisis Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Studi Kasus: PT ABC = Analysis of Procurement Goods and/or Services, Case Study: PT ABC

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran untuk pemenuhan lalu lintas pembayaran dalam kegiatan sehari-hari, melalui PT ABC misalnya. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa PT ABC harus melakukan proses pengadaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan seperti renovasi gedung dan pemenuhan kebutuhan operasional kantor...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Deystia Ayesha Rae, author

Urgensi parate eksekusi dalam jaminan kebendaan, studi kedudukan parate eksekusi dalam undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 = the urgency of parate execution in secured transaction, study on the parate execution in law no. 42 of 1999 on fiduciary guarantee Post-Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang dibelakangi oleh adanya permohonan uji materil atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia serta hak parate eksekusi yang dimiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fadillah Askhari, author

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Siklus Pengadaan: Studi Kasus PT ABC = Evaluation of Internal Control In Procurement Cycle: Case Study of PT ABC

Pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi pelaksanaan usaha perusahaan Pengendalian internal perlu dilakukan pada seluruh siklus dalam operasi perusahaan, khususnya pada siklus penting seperti siklus pengadaan. Pengadaan adalah proses bisnis dari pemilihan sumber daya, pemesanan, dan penerimaan barang. Siklus pengadaan membutuhkan pengendalian yang...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Herti Septhiany, author

Prinsip Transparansi Dalam Pengisian jabatan Hakim Konstitusi: Analisis Independensi Hakim Konstitusi = Principle of Transparency in Filling Constitutional Court Position: Analysis Independence of Constitutional Court Justice

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi sebagai penegak konstitusi yang putusannya bersifat final dan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi didelegasikan kepada tiga lembaga berwenang, yaitu Mahkamah Agung. DPR dan Presiden. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ilham Kurniawan Ardi, author

Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = UDICIAL DESIGN FOR SETTLEMENT OF DISPUTES RESULTS OF THE GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan pasca reformasi nyatanya memberikan angin segar bagi para pihak yang ingin berperkara. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan pada Pasal 24C ayat (1) yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan tersebut banyak gugatan perselisihan hasil pemilu diajukan ke...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Laras Setyorini, author

Analisis Implementasi Fasilitas Kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat dalam Pengembangan Industri Besar = Analysis of Customs Facilities Policy at The Bonded Logistic Center in The Development of Heavy Industry

Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi fasilitas kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat (PLB) yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 28/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK No. 272/PMK.04/2015. Melalui peraturan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan atas pendirian Pusat Logistik Berikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas pada pusat logistik...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fajar Paulana, author

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi = Legal Standing of State Institution in Authority Dispute of State Institution in Contittutional Court

Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya diganggu, dikurangi dan/atau diambil-alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Lembaga yang dapat menjadi Pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adrian Wail Akhlas, author

Proses Politik Dalam Pembentukan Kebijakan China-Australia Free Trade Agreement Antara Partai Koalisi Dengan Partai Buruh di Australia Tahun 2015 = Political Process on China-Australia Free Trade Agreement Policy Formulation Between Coalition Party and Labor Party in Australia 2015

Pada tahun 2015, Australia membentuk kebijakan China-Australia Free Trade Agreement untuk merealisasikan kerja sama bilateral dengan negara Cina. Di Australia, kebijakan China-Australia Free Trade Agreement merupakan program dari partai Koalisi (Liberal, Nasional, Liberal Nasional Queensland, dan Country Liberal) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terkait hal itu, partai Buruh sebagai oposisi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian