Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Fitri Irmawati, author

Aspek hukum penyelenggaraan rapat umum pemegang saham pada perusahaan publik

Dengan terdapatnya beberapa peluang masalah dalam penyelenggaraan RUPS pada Perusahaan Publik, penulis membahas beberapa potensi permasalahan yang dapat muncul, sebagai berikut: 1. Apakah kewenangan dari RUPS dalam Perusahaan Publik? 2. Apa saja yang menjadi aspek hukum dari penyelenggaraan RUPS pada Perusahaan Publik? 3. Bagaimana penerapan penyelenggaraan RUPS di PT Citra Marga Nusaphala Persada...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T18659

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Intan Saputri, author

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI) = The Conducting of General Meeting of Shareholders Without The Notice of Meeting (Case Study The Decree of The High Court of Capital City of Jakarta Number 220/Pid/2020/PT.DKI)

Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Koesbiono Sarmanhadi, author

Rapat umum pemegang saham bukan selalu organ tertinggi dalam badan hukum perseroan terbatas

1988

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dirin Hadikoeswoyo, author

Penyimpangan korum dan keputusan rapat umum pemegang saham dari Undang-Undang Perseroan Terbatas : studi kasus PT. Sindikat Pembangunan Ekonomi

RUPS merupakan salah satu organ perseroan yang berfungsi sebagai tempat penyaluran kepentingan para pemegang saham, dalam menyalurkan kepentingan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat dan hasil rapat dijelmakan dalam suatu keputusan, untuk mendapatkan suatu keputusan rapat, salah satu mekanisme rapat yaitu yang diatur dalam anggaran dasar atau UUPT harus terpenuhi, namun...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16668

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melinda, author

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang melibatkan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya (studi kasus Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam perkara Simon PP, SH. Melawan Doddy Radjasa Waluyo SH) = The Validity of General Meeting of Shareholders involving a Director whose Term of Office has Expired

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang fungsinya antara lain melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali melalui RUPS dengan syarat persetujuan pemegang saham dan semuanya setuju dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42277

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gisca Nusannita, author

Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas oleh pemegang saham: analisis penetapan ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan no.245/PDT.P/2007/PN.Jak.Sel.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S24382

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hisbullah Ashidiqi, auhtor

Pertanggungjawaban direksi terkait pelaksanaan pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berdasarkan prinsip-prinsip hukum bisnis = The official responsibility by the board of director in regards with the application of article 50 and article 51 of the Government Regulation number 40 the year of 2007 regarding the private limited company based on the principal of business law / Hisbullah Ashidiqi

ABSTRAK
Kewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya Daftar...

2013

T38967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

E. Paramitha Sapardan, author

Peranan notaris dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas (analisis penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 425/PDT.P/2007/PN.JKT.Bar perseroan)

RUPS merupakan salah satu Organ dalam Perseroan Terbatas. Dlaam suatu tindakan hukum tertentu, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. SD selaku Direktur utama PT PJM dan pemilik 40% saham perseroan ingin mengalihkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26027

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yura Pratama Yudhistira, author

Penyesuaian Upah Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Rapat Umum Pemegang Saham: Studi Kasus pada PT (persero) Angkasa Pura I

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24834

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian