Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query
Heryadi Indrakusuma, author
Dalam praktek bisnis sehari-hari, perusahaan melakukan transaksi bisnis baik dengan pihak ketiga, maupun dengan pihak terafiliasi. Di Indonesia, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, harus memenuhi prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanpa melihat materialitas nilai dari transaksi tersebut, atau dampak positif...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18392
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ni Putu Nena BP Rachmadi, author
Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36017
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Intan Dahlia, author
ABSTRAK
Proses pengalihan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Persyaratan lainnya adalah keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau dikenal dengan pre-emptive rights. Persyaratan terakhir ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Setiap proses...
2013
T35967
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurlaila, author
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat umum pemegang Saham ketiga, jika Rapat Umum pemegang Saham pertama dan kedua tidak mencapai kuorum atau atas permohonan pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, untuk pemberian izin kepada pemegang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39158
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Firji Junizar, author
Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38884
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adrian Pramudana Iswara, author
ABSTRAK
Notaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-III di zaman
romawi, pada zaman itu masih disebut scribae, tabellius atau notarius.
DalamUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1
ayat (1) didefinisikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut. BerdasarkanPasal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39090
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Carla Tania Alisangihe, author
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ
perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham
yang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggaran
dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang-
Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42433
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rita Fatmila, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S23700
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Patron Mohammad Hara, author
Dalam suatu perusahaan sering terjadi fenomena di mana pemegang saham minoritas tidak mendapatkan perlakuan yang seimbang dari pemegang saham mayoritas. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, para pemegang saham minoritas masih merasa belum cukup. Oleh karena itu, terdapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24475
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bramasta N.G.W., author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24792
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library