Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Siregar, Nien Rafles, author

Dualisme putusan pengadilan mengenai hak kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap persero = Dualism of court decisions on creditors right to file bankruptcy petition against state owned enterprise

ABSTRAK
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian...

2013

T32167

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayodhia Primadarel, author

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang-utang pewaris : tinjauan yuridis atas putusan Mahkamah Agung No.590/K/Pdt.Sus/2009 tentang permohonan pernyataan pailit terhadap boedel waris dan ahli waris = Heir's responsibility of inheritor's debts : judicial review on supreme count judgement number 590/K/Pdt.Sus/2009 regarding a petition for bankruptcy declaration on inheritance and heirs

Penulisan ini menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009. Terdapat sebuah perkara utang-piutang yang terjadi antara P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, dan David Hamadi sebagai kreditur dan Ny.Susanti sebagai debitur. Sebagai debitur, Ny.Susanti telah lalai dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Belum lagi Ny.Susanti melunasi utang-utang tersebut,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S-pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Lukman Bahros, author

Peranan proyeksi arus kas dalam meminimalisir kredit bermasalah : Studi kasus pada PT. Bank BUMN

Masalah pemberian kredit selalu terjadi pada setiap bank, karena penggunaan kredit erat sekali hubungannya dengan kegiatan usaha dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Bank sebagai pihak pemberi kredit yang memiliki posisi lebih kuat dari debitur hendaknya tetap melaksanakan sikap hati-hati dalam menyalurkan kredit dan selalu berupaya untuk meminimalisir...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T1003

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khairun Nisa, author

Perlindungan hukum kreditor konkuren sehubungan dengan penjualan boedel pailit oleh kreditor separatis menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK dan PKPU) = The legal protection of concurrent creditors in connection with sale of bankrupt boedelby the separatists creditor according to law No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of payment obligations

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait dengan utang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48894

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meutia Bianinda, author

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren Ditinjau dari Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo. No.2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg) = Analysis of unsecured creditors protection based on pari passu pro rata parte principle (case study on Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo. No.2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren yaitu Bank Mandiri berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte yang terkandung dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Filosofi yang mendasari prinsip Pari Passu Pro Rata Parte adalah prinsip keadilan. Tidak adil jika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Priyarso Wirastyo, author

Perlindungan hukum terhadap pihak kreditur bank selaku pemegang hak tanggungan atas agunan sertipikat hak guna bangunan (HGB) yang jatuh tempo (studi kasus pada PT Bank XYZ berkedudukan di Jakarta) = Legal protection against creditor bank as the top holder of collateral mortgage broking certificate (HGB) maturity case study at PT Bank XYZ is located in Jakarta

[ABSTRAK
Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Agunan hanyalah sebagai salah satu unsur pemberian kredit,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41571

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sheila Qurrotul Aini, author

Analisis yuridis pembagian boedel pailit bagi kreditor separatis (studi kasus : PT perusahaan pengelola aset dan PT Bina Prima Persada terhadap tim kurator PT. Texmaco Jaya berdasarkan putusan MA No.509/K/PDT.SUS/2012) = A judicial analysis of bankrupt estate division for separation creditors (case study PT Perusahaan Pengelola Aset and PT. Bina Prima Persada Towards the trustee team of PT. Texmaco Jaya Based on the decision ofthe supreme court No 509/K/PDT/SUS/2012)

ABSTRAK
Kreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41745

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Laura Lestari, author

Perlindungan hukum terhadap buruh pekerja pada PT Istana Magnoliatama dalam pailit ditinjau dari undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Legal protection of laborers workers in pt istana magnoliatama on bankruptcy in terms of law no 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of debt payments

Tesis ini membahas mengenai akibat hukum Putusan Pernyataan Pailit dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum yang tetap mengenai kewajiban pembayaran upah buruh/pekerja dan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh/pekerja pada PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) ditinjau dari undang-undang kepailitan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42689

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Michael Widyaputra, author

Analisa yuridis atas pembebanan jaminan fidusia milik orang lain dalam perjanjian pembiayaan konsumen studi kasus putusan nomor 109 pdt 2013 pty = Juridical analysis on fiduciary imposition of property owned by others in consumer financing agreement case study decision no 109 pdt 2013 pty

Berdasarkan Pasal 534 KUHPerdata, barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak, maka ia dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut, atau hal ini dikenal pula dengan bezit atas benda bergerak. Namun terhadap pembebanan benda bergerak pada Lembaga Jaminan Fidusia, timbul perbedaan pandangan terkait konsep hak kepemilikan yang dianut dalam UUJF. Banyak...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62242

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Letycia Minerva Pariela, author

Eksistensi perlindungan hukum bagi kreditor yang barang jaminannya dirampas oleh Indonesia dengan mempergunakan non-concivtion based (NCB) assset forfeiture = Existence of legal protection for creditors if theirs security goods seized by Indonesia by using based non conviction (NCB) asset forfeiture

Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian