Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Kegiatan-kegiatan pasca penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa untuk proyek pembangannan

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Raden Roro Evitasari Yurika Anggraini, author

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Pemerintah di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2004-2023) = Implementation of the Oversight Function of Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) through the Right of Interpellation on Government Policy in Indonesia (Case Study 2004-2023)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR diberikan hak salah satunya adalah hak interpelasi. Hak tersebut merupakan hak DPR dalam melakukan pengawasan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Efektivitas pemeriksaan pajak penghasilan badan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dalam sistem self assesement (studi kasus pada KPP Jakarta Gamnbir Satu)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10362

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Waworuntu, Benvenita Astrid, author

Klasifikasi usaha perjalanan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh direktorat bina perjalanan wisata direktorat jenderal pariwisata dalam rangka menata biro perjalanan wisata

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S8537

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidya Marta Fitriana, author

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi rehabilitasi pada program asimilasi kerja sosial bagi narapidana korupsi = Implementation of the monitoring function and the rehabilitation function of community service programs for convicted of corruption

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi rehabilitasi pada program asimilasi kerja sosial bagi narapidana korupsi. Asimilasi kerja sosial merupakan kegiatan membaurkan narapidana dengan masyarakat atau disebut community based - correction. Dalam implementasinya, program yang menjadi kewajiban narapidana korupsi untuk mendapatkan hak asimilasi ini sulit dilakukan. Balai Pemasyarakatan...

2016

S64977

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Umar Alfaruqi, author

Analisis fungsi pengawasan dan peran inspektorat jenderal dalam penerapan good public governance (Studi kasus Kementerian Pertanian) = Analysis of monitoring function and the role of the inspectorate general in implementing good public governance (Case study Ministry of Agriculture)

Skripsi ini membahas mengenai kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan konsultan internal bagi Kementerian Pertanian, dan halhal lain yang mendukung kegiatan tersebut, seperti sistem sumber daya manusia, whistleblowing system, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Inspektorat Jenderal dalam kaitannya dengan penerapan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S46213

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Aulia Rahman, author

Hak anggota DPR dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan pasca lahirnya undang - undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD = the rights of members of DPR RI to propose and to struggle for electoral district development program after implementation of act no 17 year 2014 on MPR DPR DPD and DPRD

Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62245

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aubrey Yanarto Petrus, Author

Daya serap anggaran pada bagian intern Biro Keuangan Kementrian Perindustrian = The internal budget absorption by the Monetary Bureau of the Ministry of Industry./ Aubrey Yanarto Petrus, Author

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menguak siklus penganggaran internal dari Kementrian Perindustrian yang mana, sebagian besar, dilaksanakan oleh Biro Keuangannya. Siklus penganggaran adalah sebuah kegiatan pengelolaan dana terpola yang dilakukan oleh sebuah organisasi sejak dana tersebut sudah cair / mulai bisa digunakan, bermula dari tahap awal-perencanaan hingga tahap akhir-pelaporan. Salah satu model siklus ini, yang mana dianjurkan...

2014

S54965

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shinta Wulandari Basuki, author

Efektivitas Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen untuk Perusahaan Publik Indonesia: Studi pada PT ABM Investama Tbk = The Effectiveness of Supervisory Function by the Board of Commissioners and Independent Directors for Indonesian Public Company: A Study on PT ABM Investama Tbk.

ABSTRAK
Hingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Daniel, author

Perbandingan pengawasan notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27484

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian