Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Ericha Veteriana, author

Pembatalan akta perkawinan oleh anak atas perkawinan kedua ibunya melalui pengadilan tata usaha negara (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 133/G/2011/PTUN.JKT) = Revocation of marriage certificate by children to the second marriage of their mother through the administrative court (analysis to the verdict of administrative court number 133/G/ 2011/PTUN.JKT) / Ericha Veteriana

ABSTRAK
Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata...

2017

T47545

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meissy Alviandri, author

Analisis SWOT dalam Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Pajak secara Elektronik di Indonesia = SWOT Analysis in the Implementation of Electronic Tax Court in Indonesia

Lembaga peradilan ditujukan sebagai penegakan kekuasaan hukum guna memberikan akses keadilan untuk semua pihak. Kemajuan informasi dan teknologi khususnya di bidang ICT (Information Communication Technology) serta adanya Pandemi COVID-19 mendorong Pengadilan Pajak untuk segera menyelenggarakan peradilan secara elektronik seperti badan peradilan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Difa Shafira, author

Litigasi perubahan iklim terkait amdal di Indonesia: Tinjauan atas putusan izin lingkungan PLTU Celukan Bawang = Climate change litigation on EIA related case in Indonesia: A review on Celukan Bawang coal-fired power plant case.

Perkara litigasi perubahan iklim kini semakin berkembang dan dapat diidentifikasi dalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, karakteristik khusus dari isu perubahan iklim yang berbeda dengan permasalahan lingkungan hidup konvensional telah membawa berbagai isu hukum dalam litigasi perubahan iklim. Salah satu isu yang muncul dalam litigasi perubahan iklim yang ditemukan adalah kedudukan hukum sebagai hambatan prosedural....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bima, author

Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. = Law Analysis about dwangsom as an administrative punishment which stated in the Law Number 51 Year 2009 on Administrative Court.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...

Universitas Indonesia, 2012

S43166

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Hida Lazuardi, author

Amdal sebagai dasar hakim membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara = Environmental impact assessment as a basis for judge to Abort Administrative Decision

Amdal merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan diaturnya Amdal dalam sistem hukum, diharapkan berbagai keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan atau usaha didasari oleh suatu kajian mengenai dampak penting yang ditimbulkan. Namun penerapan Amdal tidak selalu berjalan dengan baik, dalam berbagai kasus ditemui pihak yang merasa dirugikan...

2020: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vino Devanta Anjaskrisdanar, author

Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar

ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38731

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisya Putri Praja, author

Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/B/2022/PT.TUN.JKT) = The Establishment of DKI Jakarta Provincial Minimum Wage in 2022 (Case Study of The Decision of Jakarta State Administrative Court Number 11/G/2022/PTUN.JKT and State Administrative High Court Number 231/B/2022/PT.TUN.JKT)

Upah Minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apabila tidak maka akan mengakibatkan tujuan dari penetapan upah minimum tidak terpenuhi. Penelitian ini akan membahas tentang prosedur penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini juga akan membahas mengenai keberlakuan Keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eko Setyo Budi, author

Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian