Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query

Sinar Kurniandari, author

Keabsahan perbuatan hukum yang memerlukan persetujuan dari pihak pasangan perkawinan pada perkawinan di bawah tangan (Siri) yang belum dicatatkan : analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 468/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL = The validity of legal acts that require the approval of the marriage couple in an unregistered marriage : analysis of civil court case Number 468/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyek yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah apakah jual beli yang dilakukan oleh seorang...

2015

T43029

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agung Prima, author

Kedudukan pribadi kodrati seseorang dalam kapasitasnya sebagai notaris yang dinyatakan pailit terkait akibat hukum terhadap jabatannya = The standing of natural person in which capacity as a bankruptcy stated notary related to legal consequences toward its position

ABSTRAK Akibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45220

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wiwik Budi Wasito, author

Mekanisme, wewenang dan akibat hukum pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25265

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Indri Sukma Gumanti, author

Kekuatan eksekutorial akta hipotik yang dibatalkan sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan UU oleh notaris dalam proses pembuatannya (analisis putusan mahkamah agung N0.919/k/PDT/2002-2007

Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T28019

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nadia Betty Wulandari, author

Tanggung jawab notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap (Studi kasus pPutusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Nomor 1786/Pid.B/2017/PN.Tng) = The responsibilities of notary who did not make the property deeds after getting paid from the client (Case study over District Court of Tangerang's decision No. 1786/PID.B/2017/PN.TNG)

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Tanggung jawab tersebut timbul karena dalam kasus ini Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah yang dikehendaki oleh penghadap untuk dibuatkan akta autentik ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen sehingga atas tanah tersebut tidak dapat...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50157

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zildjialdy Ramadhan, author

Akibat hukum kelalaian notaris yang memberikan sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan = Due to the law of notary negligence which gives a certificate to the uninterested parties

ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada saja notaris yang sengaja atau lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang penulis bahas...

2020

T54867

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pratiwi Nur Syafira, author

Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020)” = Legal Consequences of Credit Agreements With Uncontrolled Credit Collateral (Study of Supreme Court Decision Number 2221 K/PDT/2020).

Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Satrio Yuana Rachmadhani, author

Akibat Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Untuk Pemeriksaan Notaris Atas Pendaftaran Perjanjian Yang Tertera Nama Notaris Yang Bersangkutan (Studi Kasus Putusan Nomor Um.Mknw.Dki.Jkt.11.21.-323) = Legal Consequences of Approval of the Regional Notary Honorary Council for Notary Examination of the Registration of Agreements with the Name of the Notary Involved (Case Study of Decision Number Um.Mknw.Dki.Jkt.11.21.-323)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) no. 30 tahun 2004. Dari pernyataan di dalam pasal tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Handayani Dyah Puspitasari, author

Kekuatan Hukum Akta Hibah Kekuatan Hukum Akta Hibah Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditarik Kembali Oleh Pemberi Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 494/K/Pdt/2018) = The Legal Strength Of Grant Deed On Ownership Of Land Rights Withdrawal By A Grant Provider (A Juridical Review Of Supreme Court Decision Number 494/K/Pdt/2018)

Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh/di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik melalui hibah maupun yang lainnya harus dilakukan secara jelas. Perbuatan hukum yang melibatkan kepemilikan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Dalam pembuatan akta, para pihak harus secara aktif menyatakan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elvien, author

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga (analisis kasus: putusan nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.) = Legal consequences of the marriage agreements that are not registered toward the third parties (analysis of court verdict number: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn)

Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian