Hasil Pencarian

Ditemukan 119 dokumen yang sesuai dengan query

Amelia Jonatan, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap isi akta otentik dalam hal adanya kesalahan penulisan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penafsiran

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa isi Akta Notaris akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, permasalahan akan muncul apabila terdapat kesalahan penulisan yang menimbulkan kesalahan penafsiran pada isi Akta Notaris yang telah ditandatangani. Penelitian ini merupakan kajian Yuridis Normatif...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16297

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ridhwan Dirham, author

Permasalahan Hukum Akta Notaris yang Tidak Dibacakan oleh Notaris

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T36879

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfi Renata, author

Tinjauan mengenai ketentuan terkait pengambilan minuta akta notaries untuk kepentingan proses peradilan

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27663

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Monika, author

Pembatalan akta notaris: tinjauan salah satu keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3641.K/Pdt/2001 Tanggal 11 september 2002

ABSTRAK
Lembaga notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis bagi mereka. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam prakteknya akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,...

2007

T19646

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Denny Eko Sulistio, author

Beberapa permasalahan hukum mengenai perkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris / Denny Eko Sulistio

ABSTRAK
Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat...

2004

T36637

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erprastiyaningrum, author

Kewenangan dan peran notaris dalam rangka pemberian fasilitas kredit dari bank: studi kasus: putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 459/PDT/2017/PT.BDG = Authority and role of notaries in the context of providing credit facilities from bank: case study: bandung high court decision number 459/PDT/2017/PT.BDG

Notaris belakangan ini sangat diperlukan peranannya di dalam hal perbankan untuk pembuatan akta autentik mengenai suatu perjanjian kredit dan akta notaris lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil permasalahan berkaitan dengan kewenangan dan peran notaris dalam rangka pemberian fasilitas kredit dari bank. Dari permasalahan tersebut digunakan penulisan dengan menggunakan metode yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54870

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuni Wahyu Nur`aini, author

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27495

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hendra Setiawan, author

Akta pendirian perseroan terbatas yang cacat hukum dan akibatnya bagi notaris dan pihak yang berkepentingan : studi kasus putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris nomor 226/MPW-JABAR/2008) = A Legally flawed company deed of establishment and its consequences to notary and direct interests parties (case study: notaries supervisory council decision no. 226/MPW-JABAR/2008)

ABSTRAK Majelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27680

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nina M.M. Adelina, author

Peran dan tanggung jawab notaires pasar modal dalam penawaran umum terbatas (studi kasus: penawaran umum terbatas V PT X tahun 2008) = The Role and Responsibility of Capital Market On the Right Issue

Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Tanggung jawab secara normatif terdapat dalam peraturan Pasar Modal, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, secara profesi terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Notaris juga ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28177

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Maya Asina Rohani, author

Kekuatan akta jual beli dalam pembuktian di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1373/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel = The strengh of sale and purchase deed within the court authentication based on Jakarta Selatan district court verdict

Akta otentik merupakan salah satu bukti yang kuat apabila dipergunakan dimuka pengadilan tanpa menggunakan alat bukti lainnya. Akta otentik dibuat Pejabat Pembuat Akta. Peranan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat umum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu bukti tertulis berupa akta otentik agar dapat dijadikan kepastian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28820

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian