::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Taufik Kemal Hadju, author
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris atas pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan = Judicial review the making of notary certificate of authority relating to land
ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41773
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisaa, author
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa
Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46592
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sze Sze Widyawati, author
Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional = Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN
Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41533
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library