::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yudijaya Kurniadi, author
Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52419
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Michele Angelina Hartono, author
Skripsi ini membahas tentang keberadaan portal aduanasn.id, dalam ini portal yang dibangun oleh pemerintah. Pada portal ini, yang menjadi obyek aduan adalah ASN. Portal ini benar-benar diperuntukan untuk ASN yang diduga melakukan pelanggaran berupa tindakan radikalisme, sosial media, ujaran kebencian yang mengarah pada unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulthan Adiwidya Nurfakhri, author
Skripsi ini mengidentifikasi bagaimana konsep dan kebijakan yang mengatur terkait pengembangan karier ASN menggunakan Manajemen Talenta, menjelaskan bagaimana mekanisme implementasi aturan Manajemen Talenta di Lembaga Administrasi Negara, serta mengkaji praktik baik aturan di instansi lain terkait penerapan Manajemen Talenta sebagai dasar pengembangan karier ASN. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal menggunakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Nicholas Martua, author

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pengawasan sistem merit dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Dwiyanto, author
Yogyakarta: UGM Press & LAN RI, 2015
351 AGU a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Aat Ruchiat Nugraha, author
Abstrak
Potensi sumber daya alam Pangandaran menjadi strategis seiring dengan statusnya menjadi kabupaten secara definitif. Dengan menyandang kabupaten baru, Pangandaran memiliki sejumlah pekerjaan yang harus segera dipenuhi dalam menyongsong era ekonomi perdagangan bebas yang semakin dekat. Diperlukan suatu keterampilan yang mumpuni dari para pengelola kebijakan pemerintahan, seperti pengelolaan informasi bagi publik. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat...
Jakarta: Pusat Pemberdayaan Masyarakat - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018
300 JPM 2:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kharisma Triyogo, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T45649
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Sanny Rahmawati, author
Makalah proyek akhir ini menganalisis faktor uraian tugas dan spesifikasi kemampuan yang mempengaruhi perilaku pencarian informasi ASN-PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan jabatan fungsional analis kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh dari uraian tugas dan spesifikasi kemampuan terhadap perilaku pencarian informasi analis kebijakan Kementerian PANRB....
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satya Suryo Harjanto, author
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan subjek hukum dalam penyelesaian sengketa pegawai melalui upaya administratif. Salah satu alasan adanya sengketa pegawai karena adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK. Dengan tidak diaturnya tingkatan atau kategorisasi pelanggaran disiplin bagi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniawati Santi Andriani, author
Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>