Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Ulfa Fadhilah Rachmawati, author

Kekuatan pembuktian eigendom verponding pada akta otentik yang terindikasi masalah sengketa tanah analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PK/PID/2017 = Authentication powers of eigendom verponding in the authentic deed with land dispute indication analysis of the supreme court decision No. 82/PK/PID/2017

Sehubungan dengan berlakunya UUPA, terhitung sejak tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan Landrente/Pajak Bumi. Namun hingga saat ini, bentuk produk hukum atas pembayaran pajak tanah bekas hak barat seperti Eigendom Verponding masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan jual-beli tanah melalui pembuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51071

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Abdoel Aziz, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi = Responsibility of The Land Titles Registrar against Tax Payment in Making Authentic Deeds Based on District Court of Cibinong’s Decision Number 158/Pid.Sus/PN.Cbi

Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh dan BPHTB...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hafidh Dzaky Ardian, author

Perjanjian Piutang Secara Cessie Antara Koperasi A Dengan PT B Pada Kreditur Lama Yang Sedang Dalam Proses Pailit = Account Receivable Treaty With Cessie Between A Coop And B Company Which Old Creditur Is Processing Bankcruptcy

Pengalihan piutang sebaiknya diimplementasikan dengan wujud akta otentik, yaitu dibuat dihadapan Notaris dan tidak dibuat dalam wujud akta dibawah tangan. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan piutang terhadap debitur dan pemindahan perjanjian cessie dibawah tangan menjadi akta otentik terjadi apabila kreditur lama sedang dalam proses pailit. Bentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kei Hapetua, author

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Merugikan Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps) = Violations Committed By Notary Against The Deed Of Marriage Agreement Is Detrimental To Foreign Nationals (Study of Decisions of the Denpasar District Court Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

Akta perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun pada praktiknya terdapat persoalan dimana para pihak yang terdiri dari 2 (dua) pihak, salah satu penghadapnya, yaitu WNA tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal ini Notaris digugat oleh penghadap WNA dengan surat gugatannya yang diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fitriyah Husein, author

Implikasi berlakunya peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 193 tahun 2016 terhadap notaris selaku PPAT dalam menandatangani akta jual beli = the implications of Jakarta special region governor regulation number 193 year 2016 towards notary as land deed PPAT in signing deed of sale and purchase

Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya mengacu kepada ketentuan hukum sesuai koridor hirarkhi perundang-undangan yang berlaku secara mengikat. Adanya perbedaan prosedur pembuatan akta jual beli secara otentik sebagai syarat permohonan pembebasan BPHTB sesuai Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 secara materil harus tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku diatasnya sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48525

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Afrizal Riyadi, author

Kedudukan hukum saksi dalam akta perjanjian kredit analisis pada akta perjanjian membuka kredit Nomor 42 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dihadapan notaris RP = The legal standing of the witness in the deed of credit agreement analysis in the deed of opening credit agreement Number 42 date 13 December 2017 made in front of notary RP

Notaris berwenang untuk membuat akta autentik salah satunya akta perjanjian kredit.Dalam pembuatan akta autentik diperlukan pulasaksi untuk mengamati dan menjamin bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kewenangan dan kewajiban saksi dalam akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51496

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviyanti, author

Pencabutan akta kuasa dalam perjanjian kerjasama : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Bna = The revocation of authorization deed in cooperation agreement : case study of Banda Aceh District Court Verdict Number 22/Pdt.G/2015/PN Bna

Komponen dalam kerjasama yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum salah satunya adalah pemberian kuasa, dalam pemberian kuasa ini dilaksanakan melalui proses hukum yang dapat melibatkan peran Notaris untuk membuat akta kuasa secara autentik. Dalam hal ini, Penulis mengangkat dua permasalahan yaitu: kesatu, bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta kuasa? Kedua,...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50796

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kemuning Senja Ramadana, author

Analisis yuridis tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik yang dilakukan oleh notaris/PPAT = Juridical analysis on crime of counterfeiting letter in an authentic deed ducted by notary/PPAT

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47330

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tria Ayu Norma Ardani, author

Koordinasi antara ma dengan MPPN dalam upaya penegakan sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (studi kasus putusan MA nomor 1847 K/PID/2010) = Coordination between MA and MPPN in an attempt of enforcement sanctions against a notary who has been convicted to a criminal who has had the force of law (case study decision MA number 1847 K /PID/2010)

[ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan sehingga dapat dikenakan hukuman. Hukuman diberikan oleh Lembaga Peradilan Umum maupun dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Diperlukan koordinasi antara keduanya dalam hal ini MA dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42178

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Abi Muzahid Abdillah, author

AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS PENJUAL DAN SAKSI OLEH PEMBELI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Dpk) = Legal Consequences for PPAT Conducting Deed of Purchase by Falsifying the Identity of Sellers and Witnesses by the Buyer (Case Study of Depok District Court Decision Number 226 / Pdt.G / 2018 / PN.Dpk)

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian