Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Silaban, Nikodemus, author

Kewenangan kurator terhadap pemberesan harta pailit yang disita dalam perkara pidana = Receivers authority agains bannkcrupty assets settlement which was confiscated in a criminal case / Nikodemus Silaban

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sondang, Esther Melinia, author

Kedudukan Sita Umum Pailit Terhadap Sita Pidana Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Ps dan Putusan Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019) = The Position of General Bankruptcy Confiscation Against Criminal Confiscation In The Process of Bankruptcy Assets Settlement (Case Study of Court Decision Number 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2018/PN.Jkt.Pst and Court Decision Number 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Dalam praktik kepailitan, pelaksanaan pemberesan harta pailit seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya ketika terjadi tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam hal terjadi sita pidana terhadap harta pailit dengan mengkaji kedudukan sita umum pailit terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Widia Trisna, author

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Hak Tanggungan Dirampas Oleh Negara Karena Terkait Tindak Pidana Korupsi = The Executional Power of Mortgage Certificates in the event that the Mortgage Object is Confiscated by the State because it is related to Corruption Crimes

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap suatu lembaga jaminan yang kuat dan mampu meberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat didalamnya. Perampasan terhadap objek hak tanggungan oleh negara karena terkait...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Retno Hadiningtyas, author

Kedudukan bank sebagai pemegang jaminan hak tanggungan yang disita negara akibat tindak pidana korupsi: Studi kasus penyitaan objek jaminan di BNI dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst = The position of banks as holders of collateral for mortgage rights confiscated by the state due to corruption: Case study of Confiscation of collateral objects at BNI in Decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Tulisan ini menganalisis dan mengidentifikasi kedudukan Bank dalam kapasitasnya sebagai pemegang Hak Tanggungan yang telah disita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dan konsekuensi hukum apabila sita pidana dikecualikan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yang sumbernya berasal dari hukum positif....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lestari Chairani, author

Pengambilalihan asset debitur (AYDA) sebagai alternatif penyelesaian kredit macet pada Bank: Suatu analisis terhadap praktek pengambilalihan asset debitur berupa tanah dan bangunan oleh suatu Bank Swasta Nasional

Ada beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu alasan-alasan apa saja yang ditetapkan oleh suatu bank dalam menentukan debitur wanprestasi dan perlu atau tidaknya penyelesaian kredit macet melalui AYDA berupa tanah dan bangunan? Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui AYDA pada suatu bank? Dan hambatan-hambatan apa saja...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18473

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aprilia Milasari, author

Kepastian hukum bagi kreditor pemgang hak tanggungan atas penyitaan harta benda korporasi yang menjadi objek hak tanggungan = Legal security for mortgage rights creditor upon corporation properties confiscation in form of mortgage right object

ABSTRAK
Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamaan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kredirtor-kreditor yang lain. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung mengenai penyitaan harta benda korporasi dimana harta...

2018

T51332

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meilinda Theresia, author

Kedudukan Hukum Harta Pailit Debitor dalam Terjadinya Sita Pidana terhadap Kepailitan oleh Pengadilan (Studi Putusan No.37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Putusan No. 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk) = Legal Position of Debtor Bankruptcy in The Occurrence of Criminal Confiscation of Bankruptcy by The Court (Study of Decision No.37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk).

Koperasi Pandawa Mandiri Group berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst dinyatakan Pailit. Kemudian, dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto selaku pemilik Koperasi Pandawa juga divonis oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak Pidana dan Majelis Hakim juga memutuskan bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik yang merupakan bagian boedel pailit,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T55059

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devi Meyliana S K, author

Tinjauan yuridis perpradilan dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan, (studi kasus putusan praperadilan nomor: 10/PID.PRAP/2008/PN JKT SEL.dalam perkara Asian Agri Group) / Devi Meyliana S K

ABSTRAK
Lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai wadah perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa atas tindakan penguasa, dalam hal ini adalah pejabat penyidik atau penuntut umum. Dalam perkara pidana yang diatur secara umum dalam KUHP maupun delik-delik khusus yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, memperkenankan tindakan-tindakan dalam rangka menangani perkara pidana yang...

2010

S22508

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Inaya Safa Nadira, author

Kedudukan Sita Umum Pailit Terhadap Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit dan Akibat Hukum Bagi Pembeli dalam Lelang Harta Pailit = The Legal Standing of General Bankruptcy Confiscation Against Criminal Confiscation in the Settlement of Bankruptcy Property and Legal Effects for Buyers in the Auction of Bankrupt Treasures

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana dan jalan keluar atas objek sita umum pailit yang telah dieksekusi lelang yang di kemudian hari diketahui sebagai hasil tindak pidana serta akibat hukum bagi pembeli dalam lelang harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih antara sita umum pailit...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agus Purnomo Adi, author

Pengaruh penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank terhadap pencairan tunggakan pajak (studi kasus pada kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima) = Impact of tax payer asset confiscation stored in bank against liquidation of tax arrears (Case study at five capital investment tax service office)

Secara umum pelaksanaan penagihan pajak belum dapat berjalan secara optimal, sementara di lain sisi jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam kenyataannya, upaya penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak ditempuh dengan berbagai cara baik melalui penagihan persuasif (soft collection) maupun tindakan keras (hard collection). Tindakan keras...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T13890

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian