Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Isro, author

Perencanaan dan penganggaran pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang : analisis pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak = Planning and budgeting formation of delegated legislation : analysis of the formation of delegated legislation of law number 11 year 2012 on the juvenile justice system

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, namun juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagian peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik seringkali pembentukan peraturan delegasi dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51304

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarifudin, author

Pembentukan penghubung komisi yudisial di daerah ditinjau dari penyusunan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial = Establishment of liaison in the regional judicial commission reviewed from the drafting of act number 18 year 2011 conerning amendments to act number 22 year 2004 concerning the judicial commission / Sarifudin

ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah...

2019

T54469

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Isnaini Februlki, author

Kajian mengenai penetapan penggolongan narkotika pada pasal 6 ayat (3) dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika = A review on the determination of narcotics classification in article 6 paragraph (3) and article 49 paragraph (3) of Law Number 35 year 2009 about narcotics

Pendelegasian kewenangan merubah Lampiran Penggolongan Narkotika dan Prekursor dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (3) kepada Peraturan Menteri Kesehatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketertiban hukum khususnya dalam perwujudan tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tesis ini berbentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50092

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nizia Kusuma Wardani, author

Dampak pengenaan bea masuk antisubsidi oleh European Union terhadap ekspor biodesel Indonesia berdasarkan kebijakan Renewable Energy Directives II (RED II) dan aturan pelaksananya (delegated act) = The impact of The imposition of anti-subsidized import duty by The European Union on Indonesian biodiesel exports based on The Renewable Energy Directives II (RED II) policy and the delegated Act.

Tarif Bea Masuk Antisubsidi (BMAS) ditetapkan oleh Komisi Eropa adalah 8% sampai dengan 18% terhadap biodesel dari Indonesia. Berdasarkan kebijakan Renewable Energi Directive II dan aturan pelaksananya (Delegated Act) yang dibentuk oleh Uni Eropa, Indonesia mengalami kerugian terhadap demand pasar dan ketersedian jumlah stok crude palm oil (biodesel). Dalam RED...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marshall Pribadi, author

Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009

Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56150

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian