Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Michael Ewing-Chow, author

Multiple authorisation : the legal complexity of desentralisation in indonesia and the potential contribution of iias in reducing confusion / Michael Ewing-Chow, Junianto James Losari

Decentralisation system in Indonesia was introduced after the fall of the former President Soeharto with the objective of ensuring good governance and equitable development across all regions in the country. Unfortunately, the implementation of desentralisasi has been complicated. Some scholars have suggested that the model was flawed as it did not consider Indonesia’s...

University of Indonesia, Faculty of Law, 2015

pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Aldino Ahmad Ossama, author

Analisis Penggunaan Hasil Pemeriksaan Poligraf (Lie Detector) sebagai Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia dalam Kaitannya terhadap Asas Due Process of Law = Analysis of the Usage of Polygraph Examination Results (Lie Detector) as Evidence in Indonesian Criminal Justice Practices in relation to Due Process of Law Principle

Penggunaan hasil pemeriksaan poligraf yang dijadikan alat bukti dalam praktik peradilan pidana Indonesia seharusnya dapat diiringi dengan keberadaan regulasi yang memadai serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan pemeriksaan poligraf agar dapat sejalan dengan asas due process of law. Hal tersebut tentunya berkaitan pada keabsahan suatu alat bukti yang dihadirkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dila Paruna, author

Tinjauan prinsip due process of law dalam penerapan larangan pengajuan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (studi kasus dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN.Pky dan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis) = The Review of the due process of law principle on the prohibition on filling of Habeas Corpus Examination Request for Suspects of The List of wanted persons (case study in Decision Number 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk and Decision Number 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan larangan pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2018 apabila ditinjau dari prinsip due process of law sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Haryono Budhi Pamungkas, author

Pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan = The implementation of suspend of transaction by the Indonesian financial transaction reports and analysis center

ABSTRAK
Dalam konsep anti-pencucian uang, penghentian sementara transaksi oleh PPATK merupakan hal penting dalam upaya penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimanakah pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun...

2012

T31127

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tobing, Donny Wahyu, author

Tinjauan hukum terhadap hukum acara persaingan usaha dalam perspektif due process of law : studi kasus pada putusan komisi Nomor 07 KPPU/l/2007 = Judicial study for the competition law procedure in perspective due process of law case study on the decision of commission number 07/KPPU/I/2007

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang disampaikan oleh LKPPUI terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip due process of law yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007. Menurut LKPPUI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah melanggar aturan mengenai jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan Komisi. Selain itu, para Terlapor...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44032

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maysa Arifa Widyasukma, author

Perbandingan Penerapan Character Evidence di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (Studi Kasus Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = The Comparison of Character Evidence Application in Indonesia, United States, and Netherlands (Case Study Court Decision Number: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif dimana Hakim harus memperoleh keyakinan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan di persidangan berpengaruh pada keyakinan dari Hakim. Pada Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terdapat character evidence yang bukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gladys Nadya, author

Manifestasi Fenomena Peradilan Sesat pada Kasus YT dan YM sebagai Bentuk Pelanggaran Due Process Sistem Peradilan Pidana: Kajian Sosiologi Hukum dalam Kriminologi = The Manifestation of Miscarriage of Justice Phenomenon in The Case of YT and YM as a Form of Due Process Criminal Justice System Violation: The Study of Sociology of Law in Criminology.

Fenomena peradilan sesat adalah ketika seorang terduga pelaku kejahatan mengalami penuntutan, penghukuman, dan penahanan karena kejahatan yang tidak dilakukan merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, juga menjadi permasalahan sistemik yang dapat merusak integritas dan legitimasi proses peradilan pidana. Sebagai bagian dari objek studi kriminologi, penulisan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian